Pejabat yang Tak Dukung PPKM Darurat Agar Ditindak Tegas, Begini Permintaan PPP ke Kabareskrim

Waketum PPP Arsul Sani. Foto : Istimewa

Jakarta (Sigi Jateng) – Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan ada beberapa pejabat yang belum mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat. PPP meminta pejabat yang dimaksud untuk ditindak tegas.

“Yang ditunggu oleh publik adalah proses penindakan terhadap pejabat dimaksud,” kata Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Sabtu (3/6/2021).

Arsul menyebut sanksi administrasi pemerintahan bisa menjerat pejabat yang tak mendukung PPKM darurat. Lebih dari itu, dia mendukung agar sanksi pidana pun bisa diterapkan terhadap pejabat yang ogah-ogahan menjalankan PPKM darurat.

Dia meminta agar Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM darurat memerintahkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkolaborasi dengan Bareskrim Polri. Hal itu perlu dilakukan untuk mengidentifikasi pejabat yang tak mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air.

“Memang yang menyangkut proses penindakan dari sisi hukum administrasi pemerintahan menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu seyogianya Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) dan Pak Airlangga yang memimpin pelaksanaan PPKM darurat agar meminta Kemendagri dan Bareskrim berkolaborasi melakukan identifikasi pejabat yang enggan atau ogah-ogahan melaksanakan PPKM darurat di daerahnya masing-masing,” ucap Arsul.

Seperti diketahui, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan ada beberapa pejabat yang belum mendukung PPKM darurat. Namun, dia tak menjelaskan siapa pejabat yang dimaksud.

“Kami sedang melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, tadi dengan Jampidum, kami sudah koordinasi dalam rangka merumuskan pasal-pasal sampai dengan apabila ada pejabat yang menghalangi, atau menghambat pelaksanaan PPKM darurat yang nantinya akan dilaksanakan karena disinyalir masih ada beberapa pejabat yang belum mendukung pelaksanaan PPKM darurat maupun PPKM mikro selama ini,” ucap Agus dalam konferensi pers yang disiarkan lewat kanal YouTube Kementerian Kesehatan, Sabtu (3/7).

Dia mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan agar operasi Aman Nusa di seluruh wilayah digelar lagi. Dia mengatakan Kejaksaan telah menyatakan bakal mendukung langkah penegakan hukum oleh Polri semasa PPKM darurat. Agus menegaskan pihak yang membahayakan keselamatan warga akan ditindak tegas. (Dye)

Baca Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here