SEMARANG (Sigijateng.id) – Ketua Pansus Penanggulangan Covid-19 DPRD Jateng Abang Baginda Muhammad Mahfuz Hasibuan mengatakan telah terjadi perbedaan data kasus harian Covid-19 antara Pemprov Jateng, pemerintah pusat, maupun pemerintah kabupaten/kota hingga berkali-kali adalah yang tidak bisa dianggap sepele. Ini persoalan serius dan diharapkan perbedaan data tersebut tidak terjadi lagi.
“Persoalan perbedaan data jangan sampai terjadi lagi. Data ini basis untuk pengambilan keputusan. Kalau data nggak beres, nggak bener, beda-beda akan sulit membuat kebijakan,” ujar anggota Komisi C DPRD Jateng ini, Kamis (26/8/2021).
Adanya perbedaan data ini, menjadi perhatian serius Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan Covid-19 DPRD Jateng. Karenanya, Pansus akan menelusuri perbedaan data kasus Covid-19 ini. Ketidakberesan data akan membuat penanganan Covid-19 tak maksimal dan menyulitkan pemerintah membuat kebijakan yang tepat.
Baginda mengatakan, ada beberapa hal yang mendasari pembentukan Pansus Penanggulangan Covid-19 DPRD Jateng. Diantaranya, angka kasus harian dan mingguan Covid-19 di Jateng menjadi tertinggi di Indonesia pada pertengahan Agustus 2021. Selain itu, provinsi yang dipimpin Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tersebut juga beberapa kali mencatatkan angka kematian akibat Covid-19 tertinggi nasional.
“Kami mendorong adanya penanganan Covid-19 yang serius dari Pemprov Jateng. Jika saat ini kasus mulai menurun, bukan berarti persoalan Covid hilang. Apa yang terjadi di Jawa Barat bisa dijadikan pelajaran, disana kasus sempat melandai tapi sekarang tinggi lagi,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pihaknya juga mencermati sejumlah penanganan yang sudah dilakukan. Diantaranya kasus melonjaknya Covid-19 di Kabupaten Kudus beberapa waktu lalu.
“Kejadian di Kudus, ada kebijakan Kudus ditangani intensif, nakes dan satgas dikirim. Namun petugas yang dikirim saat pulang ke rumah banyak yang sakit dan menularkan Covid-19 ke keluarganya,” paparnya.
Hal lain yang disoroti adalah kebijakan isolasi terpusat di Asrama Haji Donohudan. Menurut dia, kebijakan tersebut rentan menimbulkan penularan antar daerah.
“Persoalan vaksin Covid-19 juga jadi polemik. Kami melihat distribusinya tidak merata. Ada daerah yang tingkat vaksinasinya tinggi hingga mendekati herd immunity, ada yang masih rendah. Seharusnya kabupaten/kota mendapat hak yang sama untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat,” paparnya.
Pemprov juga diminta melakukan penanganan Covid-19 bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dampak ekonomi, dan dampak sosial. Sebab, dampak penerapan PPKM cukup dirasakan masyarakat. Aktivitas ekonomi masyarakat terganggu dan berdampak bagu pendapatan mereka.
“DPRD berharap penanganan Covid-19 di Jateng harus benar-benar firm. Baik kabupaten/kota maupun provinsi melakukan penanganan dengan konsep gotong royong, jangan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Pansus Penanggulangan Covid-19 dibentuk dalam rapat paripurna DPRD Jateng secara virtual, Senin (16/8/2021). Rapat tersebut dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo dan Wagub Taj Yasin. (aris)
Baca Berita Lainnya
- Curi Sabun di Minimarket, Pria di Semarang Ini Tega Menyeret Kasirnya dengan Motor, Sekarang Begini Nasibnya
- Nana Sudjana: Pelaksanaan Mudik dan Balik Lebaran 2024 di Jateng Berjalan Lancar
- Dukung Program Menteri Agama RI, Kanwil Kemenag Jateng Sediakan 20 Bus untuk Mudik Gratis Warga Setelah Idulfitri
- Chord Gitar dan Lirik Lagu DENNY CAKNAN – “Langgeng Dayaning Rasa” LDR (OFFICIAL LIVE MUSIC) – DC MUSIK
- Sukirman Optimis Cabor Sepatu Roda Bisa Raih Emas PON XXI Melebihi Target KONI Jateng
 – Ketua Pansus Penanggulangan Covid-19 DPRD Jateng Abang Baginda Muhammad Mahfuz Hasibuan mengatakan telah terjadi perbedaan data kasus harian Covid-19 antara Pemprov Jateng, pemerintah pusat, maupun pemerintah kabupaten/kota hingga berkali-kali adalah yang tidak bisa dianggap sepele. Ini persoalan serius dan diharapkan perbedaan data tersebut tidak terjadi lagi.){kind=link}