UNGARAN (Sigi Jateng) – Rencana pemerintah pusat melakukan pelarangan mudik pada 6 Mei hingga 17 Mei mendatang dikeluhkan sejumlah pengemudi angkutan transportasi di Kabupaten Semarang. Seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Semarang berharap pemerintah untuk memberikan bantuan pada pengemudi dan awak angkutan darat.
“Kami mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai Covid-19 dengan melakukan pelarangan mudik 2021 ini. Namun bagaimana nasib pengemudi dan kru bus ? Alangkah baiknya pelarangan ini dengan memberikan bantuan tunai pada pengemudi dan kru angkutan,” ujar Hadi Mustofa, Ketua Organda Kabupaten Semarang di Ungaran, melalui rilisnya pada Minggu (4/4/2021).
Terlebih saat ini pemerintah tidak pernah memberikan bantuan pada pengemudi dan kru angkutan umum.
“Bantuan tunai selama ini diberikan pada warga dan UMKM yang terdampak, semetara pengemudi dan kru sebenarnya juga terdapak tapi tidak pernah dapat bantuan tunai dari pemerintah,” ujar Hadi.
Hadi menyatakan semenjak pendemi Covid-19, sopir angkutan umum, bus AKDP dan AKAP dalam kesusahan.
“Untuk mendapatkan uang Rp 50 ribu per hari saja susah, padahal sebelumnya bisa mendapatkan Rp 100 ribu per hari. Apalagi kalau terminal ditutup dan warga tidak bisa mudik, jelas mereka tidak dapat pendapatan,” ungkapnya.
Selain itu Hadi juga meminta jika pemerintah menutup terminal angkutan umum.
“Pemerintah juga menutup stasiun dan bandara agar benar-benar masyarakat Indonesia tidak ada yang mudik, jangan hanya setengah-setengah hanya bus saja yang diawasi,” tandasnya.
Rustina pemilik agen Bus Terminal Sesemut Ungaran menyatakan hingga saat ini belum ada penumpang yang pesan untuk tanggal 6 Mei -17 Mei mendatang. Hal ini dikarenakan adanya aturan pemerintah pelarangan mudik.
“Biasanya sebulan atau dua bulan sebelum lebaran sudah ada yang pesan tiket bus ke Jakarta atau ke daerah lain, tapi kini tidak ada yang pesan,” ujarnya.
Selama pendemi Covid-19 ini dirinya hanya mendapatkan rata-rata 10 penumpang keluar kota, padahal sebelum pendemi rata-rata 25 penumpang per hari.
Rustina menyatakan, jika pemerintah benar melakukan pelarangan mudik mestinya pemerintah juga memberikan bantuan pada agen bus, pengemudi dan kru bus.
“Bantuan yang dijanjikan pemerintah seperti BLT, Prakerja dan lainnya tidak pernah sampai ke kami. Kami mendaftar tidak pernah bisa. Pendapatan jelas pas-pasanan untuk saat ini, terlebih akan berdampak saat pemerintah memberlakukan pelarangan mudik,” tegasnya. (Mushonifin)
Baca Berita Lainnya
- 5.108 Petasan Hasil Operasi Pekat Polres Kendal di Disposal, Lokasi Pemusnahan Dijaga Ketat Tim Gegana
- Soal Kelangkaan Gas Melon LPG 3 Kg di Kendal, Ternyata Ini Biang Keroknya
- Layanan Kesehatan di Batang Melonjak Paska Lebaran 2024, Mayoritas Pasien Alami Penyakit Ini
- Lagi, Gunung Ruang Meletus, Masyarakat Sekitar Dievakuasi hingga Luar Radius 6 Km
- Momen Libur Lebaran 2024 Dongkrak Ekonomi Daerah, 16,8 Juta Pemudik Masuk Jawa Tengah
 - Rencana pemerintah pusat melakukan pelarangan mudik pada 6 Mei hingga 17 Mei mendatang dikeluhkan sejumlah pengemudi angkutan transportasi di Kabupaten Semarang. Seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Semarang berharap pemerintah untuk memberikan bantuan pada pengemudi dan awak angkutan darat.){kind=link}