SEMARANG (Sigijateng.id) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng merekomendasi pemerintah agar lebih tegas dalam menangani Aparat Sipil Negara (ASN) yang terlibat radikalisme dan terorisme di Indonesia. ‘’Persoalan radikalisme dan terorisme masih menjadi isu utama di Indonesia. Labeling pendidikan Islam radikal tidak cukup untuk menjustifikasi radikalisme. Saat ini justru pegawai di lembaga-lembaga pemerintah (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didapati sudah menjadi bagian kegiatan radikalisme,’’ kata Sekretaris MUI Jateng Ir KH Hammad Maksum AlHafidz yang membacakan Rekomendasi Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Jateng, di Hotel Pandanaran Semarang, kemarin.
Sekretaris Umum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAg menjelaskan, Mukerda yang berlangsung selama dua hari tersebut dibuka Ketua Umum Dr KH Ahmad Daraodji MSi. Diikuti secara luring oleh Pengurus MUI Jateng dan Ketua MUI Kabupaten/Kota se-Jateng. ‘’Peserta yang lain mengikuti secara virtual atau daring,’’ kata Muhyiddin. Mukerda menghadirkan dua narasumber yaitu Ketua Dewan Pertimbangan MUI Drs H Ali Mufiz MPA, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Prof Dr H Achmad Gunaryo M.Soc Sc, Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng Imam Masykur dan Sekretaris Umum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAg. Peserta selain menyampaikan rekomendasi Mukerda juga menyusun program kerja selama satu tahun.
Dalam rekomendasinya, Gus Hammad yang juga Ketua Yayasan Masjid Agung Semarang (MAS) Kauman Semarang menyampaikan prihatin karena beberapa oknum TNI dan Polri disinyalir juga terlibat di dalam jaringan radikalisme.
“Di sisi lain ada hasil survei di beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah, saat ini mahasiswa melakukan input data yang pro pada khilafah Islamiyah cukup tinggi. Karena itu pencegahan di tingkat SLTA harus dilakukan lebih dini. MUI mendorong pemerintah melakukan pembinaan, pendampingan, bahkan bisa bertindak lebih tegas terutama pada kalangan ASN, TNI, dan Polri yang terlibat radikalisme, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tetapi masih menjadi tanggungan negara,” tegasnya.
Pemerintah hendaknya benar-benar memperhatikan secara serius dan berupaya sungguh-sungguh untuk mengerem gerakan radikalisme. Untuk mendukung langkah itu, kegiatan dakwah pada lembaga pemerintah dan BUMN disarankan mendapatkan rekomendasi MUI bagi pendakwahnya.
‘’MUI memberikan panduan penguatan moderasi beragama pada lembaga pendidikan dan keagamaan,’’ kata Gus Hamad.
Terhadap produk halal, MUI menyampaikan rekomendasi persoalan penyembelihan ayam untuk konsumsi masyarakat, terutama yang diperjualbelikan di pasar banyak ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan syariat atau fiqih. ‘’Dalam penyembelihan, MUI memaksimalkan peran sebagai himayatul ummah (pelindung umat), dalam arti konsumen aman dari keharaman, dan pedagang mendapatkan penghasilan yang berkah. Kepercayaan umat/konsumen terhadap produk halal otomatis meningkatkan pendapatan pedagang,’’ katanya.
Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji meminta para ulama di Jateng untuk meningkatkan peran dakwah melalui media sosial dan media lainnya berbasis internet dan online. ‘’Anak-anak muda dan generasi milenial hari ini lebih banyak membaca informasi melalui media sosial. Karena itu sebaiknya pesan-pesan dakwah diarahkan melalui media tersebut,’’ katanya.
Kepala Biro Kesra Pemrov Jateng Drs H Imam Masykur MSi meminta MUI menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Jawa Tengah. ‘’Pesan-pesan dari ulama diyakini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat,’’ katanya.
Menurut Imam Masykur, pemerintah menjaga betul masalah-masalah SARA. ‘’Isu yang mudah disulut adalah masalah toleransi. Harapan kami, bapak-ibu ulama bisa bantu pemerintah menjaga persatuan dan kesatuan,” kata Imam.
Dia mengatakan, jumlah penduduk Jawa Tengah berjumlah 34,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk muslim sekitar 96 persen atau 32,9 juta jiwa. Jumlah tempat ibadah untuk semua agama di Jateng berjumlah 132.289. ‘’Dalam hibah keagamaan tahun 2021, Pemprov Jateng menganggarkan hingga Rp 300 miliar. Hibah untuk tenaga pengajar keagamaan untuk 211.455 guru sebanyak Rp 254 miliar, hibah pendidikan keagamaan sekitar Rp 84 miliar dan hibah dalam bidang keagamaan sekitar Rp 19,5 miliar,’’ katanya.
Menurut Imam, tantangan kedepan akan didominasi permasalahan di media sosial. ‘’Semua orang bisa menjadi pemilik media. Kebenaran dari sebuah informasi yang belum diuji kebenarannya, langsung dishare kepada yang lain. Misal orang kena Covid-19 belum meninggal, tetapi sudah dikabarkan meninggal. Berita-berita hoaks jumlahnya tinggi. Kami berharap para ulama juga berdakwah secara digital. Ngendikan ulama saya yakin akan direspon ulama dengan baik,” katanya. (aris)
Baca Berita Lainnya
- Inilah 6 Enam Atlet Tenis Meja Jateng yang Dipersiapkan untuk PON XXI Aceh – Medan, Optimis Rebut 2 Emas
- Pemprov Jateng Beri Bantuan Keuangan Rp119,4 M untuk Jepara, Nana Sudjana: Gunakan dengan Optimal dan Transparan
- Gelar Silaturahmi Idul Fitri 1445 H, Dirut Semen Gresik Mengajak Perkokoh Sinergitas dan Kinerja yang Unggul
- Hadiri Peringatan Hari Jadi ke – 475 Jepara, Pj Gubernur Jateng Apresiasi Kinerja Pembangunan Pemkab Jepara
- Jelang Putusan MK Sengketa Pilpres, PDIP Jateng Ziarah ke Makam RA Kartini
 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng merekomendasi pemerintah agar lebih tegas dalam menangani Aparat Sipil Negara (ASN) yang terlibat radikalisme dan terorisme di Indonesia. ‘’Persoalan radikalisme dan terorisme masih menjadi isu utama di Indonesia. Labeling pendidikan Islam radikal tidak cukup untuk menjustifikasi radikalisme. Saat ini justru pegawai di lembaga-lembaga pemerintah (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didapati sudah menjadi bagian kegiatan radikalisme,’’ kata Sekretaris MUI Jateng Ir KH Hammad Maksum AlHafidz yang membacakan Rekomendasi Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Jateng, di Hotel Pandanaran Semarang, kemarin.){kind=link}