Mantan Bupati Blora Ikut Angkat Bicara Terkait Sengketa Lahan Klenteng

Klenteng Hok Tik Bio Blora, Jumat (15/10/2021) (foto:agung/sigijateng)

BLORA (Sigi Jateng) – Mantan Bupati Blora Yudhi Sancoyo ikut angkat bicara terkait sengketa lahan Klenteng Hok Tik Bio bersama Yayasan Budhi Dharma Blora yang hingga kini belum mendapatkan titik temu.

Yudhi mengaku dirinya adalah pelaku langsung, ketika gedung Golkar masih bertempat di lahan tersebut.

Dirinya mengatakan sebelumnya ada 4 gedung yang menempati lahan itu, yakni Yayasan Budhi Dharma, Klenteng, Sekber Golkar, dan lapangan tenis.

“Jadi saya melihatnya itu karena saya termasuk salah satu pelaku, ketika saya berkantor di Klenteng. Itu sejak tahun 1967, sejal sekber Golkar. 67 sampai tahun 2000 berarti sudah 33 tahun, sampai saya jadi Bupati 2010 berarti sudah 43 tahun. Padahal semua instansi yang menempati lebih dari 20 tahun, siapapun berhak mengajukan sertifikat dan berhak untuk memiliki. Namun saya memahami karena saya tidak ikut punya,” kata Yudhi

Setelah tahun 2009 Yudhi Sancoyo sebagai Bupati Blora, dan sebagai ketua DPD Golkar, disaat itulah Sekber Golkar diminta pindah kantor oleh Susanto Rahardjo (Tiek Sun) pengurus Yayasan Budhi Dharma, akhirnya sekber Golkar pindah di desa tutup, dan sekarang menjadi kantor DPD Partai Golkar.

“Harapan saya, ya pihak Klenteng itu memahami sejarah, la wong Golkar saja mau pindah karena gak melu duweni, harusnya Klenteng itu juga duduk bersama di paro loro (di bagi dua) biar adil,” pesan Yudhi saat ditemuai wartawan sigijateng.id

Sementara, Ketua Dewan Pembina Yayasan Budi Dharma, Yulius Sukarno mengatakan jika pihaknya masih berupaya untuk mendapatkan hak atas sebagian kepemilikan lahan Klenteng Hok Tik Bio dari yayasan TITD.

“Inikan tanah negara. Kita sudah tempati ratusan tahun. Padahal kita hanya minta 500 meter dari total lahan 12 ribu meter. Padahal secara hukum sebenarnya kita punya hak separuh atas tanah itu,” kata Yulius usai mengadukan permasalahan ini ke Polres Blora untuk meminta mediasi dengan Yayasan TIID.

Pihaknya berharap Polres Blora bisa membantu permasalahan ini dengan mediasi kedua belah pihak. Mengingat beberapa kali mediasi yang pernah dilakukan berujung kegagalan.

“Jadi kita tadi ketemu Pak Kapolres langsung agar bisa membantu mencarikan solusi. Melakukan mediasi. Kita masih baik hati menempuh dengan jalan yang baik-baik. Tapi kalau memang sudah tidak mau mediasi, kami akan tempuh ke pengadilan. Karena secara sejarah, aturan pertanahan kita memang punya hak disitu,” ucapnya.

Ketua Yayasan Budi Dharma Susanto Raharjo mengaku telah ditipu oleh klenteng yang sekarang yayasan TITD, setelah ia mensertifikatkan lahan itu, diatas namakan Klenteng.

“Yayasan TITD itu baru. Yayasan dari Jakarta. Mendata klenteng se Indonesia. Saya kira waktu pensertifikatan itu kita satu sama klenteng. Ternyata tidak. Kita tahun 2011 justru diusir. Padahal kita sudah ratusan tahun menempati disana, sedangkan waktu itu yang mengurus sertifikat itu saya,” jelas Susanto.

Terpisah Sekretaris Yayasan TITD Bambang Suharto mengatakan bahwa lahan Klenteng itu tidak ada masalah. Ia menegaskan secara sah satu satunya pemilik adalah Klenteng.

“Tapi menurut saya soal lahan Klenteng tidak ada masalah dan secara sah satu satunya pemilik adalah Klenteng. Jadi aneh kalau ada pihak lain yang “mengaku” sebagai pemiliknya,” tutur Bambang, Jumat (15/10/202)

Menanggapi hal tersebut Kapolres Blora, AKBP Wiraga Dimas Tama mengatakan pihaknya akan koordinasi dengan Forkopimda untuk memediasi Yayasan Budhi Dharma dengan Yayasan TITD.

“Nanti nunggu petunjuk pak bupati mas, ini Pak Bupati masih diluar kota, kemungkinan bisa minggu depan,” jelas Kapolres.(Agung)

Baca Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here