Mahasiswa Penolak Omnibus Law di Semarang Divonis 3 Bulan Penjara dengan Masa Percobaan 6 Bulan, Kuasa Hukum Menyanggah Semua Tuduhan

Suasana sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim terhadap empat mahasiswa penolak Omnibus law di Pengadilan Negeri Semarang. (foto mushonifin/sigijateng)

SEMARANG (Sigi Jateng) – Sidang perkara pidana empat mahasiswa penolak Omnibus law yang diduga melakukan perusakan fasilitas umum pada bulan September 2020 lalu memasuki agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim pada Selasa (8/6/2021).

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memutus bahwa keempat terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 216 KUHP dan divonis 3 bulan pidana penjara dengan masa percobaan 6 bulan dikurangi masa tahanan karena dianggap tidak menaati himbauan dari aparat kepolisian saat aksi demonstrasi. Namun begitu, walaupun vonis telah jatuh, majelis hakim mengatakan para terdakwa tidak perlu dipenjara.

“Artinya, para terdakwa tidak dipenjara jika dalam 6 bulan ke depan tidak melakukan tindak pidana,” ucap salah satu Hakim.

Kahar Muamalsyah, pengacara dari Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jawa Tengah selaku kuasa hukum keempat mahasiswa tersebut mengatakan fakta persidangan menunjukkan terdakwa tidak dapat mendengar suara himbauan dari mobil komando polisi yang berada jauh dari barisan massa aksi, dan ditengah-tengah barisan massa aksi juga terdapat mobil komando massa aksi yang lebih jelas terdengar suaranya, disamping itu massa aksi yang mengikuti aksi demonstrasi berjumlah ribuan.

Disisi lain tim penasihat hukum juga meragukan pernyataan dari saksi kunci Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memberikan keterangan telah melakukan himbauan, pasalnya saksi tersebut salah menunjukan waktu kejadian robohnya gerbang DPRD Jawa Tengah, sehingga keterangannya haruslah diragukan.

Kahar Muamalsyah,mengatakan majelis Hakim memutus bersalah keempat mahasiswa ini dengan pertimbangan yang sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

“Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan penangkapan yang dilakukan kepada para pejuang demokrasi tetap sah walau tanpa surat tugas dan surat penangkapan karena mereka tertangkap tangan. Padahal fakta persidangan menunjukan yang dilakukan bukan tangkap tangan. Dalam KUHAP tangkap tangan adalah ditangkap saat terjadinya tindak pidana, atau sesaat setelah terjadinya tindak pidana, jadi harusnya tidak ada jeda waktu yang lama,” jelas pria yang akrab disapa Kahar.

“Faktanya IRF ditangkap pada pukul 17.30, NAA ditangkap pukul 23.00 malam di Demak, IAH dan MAM ditangkap ketika hendak mengambil motor sekitar pukul 17.00 lebih. Selain itu polisi yang melakukan penangkapan kepada para pejuang demokrasi ini bukanlah saksi polisi yang dihadirkan di persidangan, saksi polisi ini berbohong. karena yang menangkap adalah anggota Brimob berpakaian lengkap dan sempat melakukan pemukulan kepada IRF saat ditangkap,” tambah Kahar membela kliennya.

Majelis Hakim juga menyatakan keempat mahasiswa ini sudah didampingi penasehat hukum. Padahal faktanya, menurut Kahar, pada malam ketika terjadi penangkapan pihaknya sempat membawa surat kuasa tapi ketika mencoba masuk tidak diperbolehkan oleh polisi. Selain itu, lanjut Kahar, foto yang ditunjukan oleh saksi dari kepolisian yang menunjukan terdakwa telah didampingi penasehat hukum diambil di hari berikutnya, karena IRF di dalam foto itu sudah mengganti baju dengan warna yang berbeda.

“Penasihat Hukum yang berada di foto adalah penasehat hukum yang ditunjuk oleh polisi sendiri dan tidak melakukan pendampingan saat proses pemeriksaan, tetapi hanya mendampingi esok harinya saat proses tanda tangan BAP,” beber Kahar.

“Majelis Hakim juga mengaburkan fakta dengan menyatakan tidak terjadi penyiksaan selama proses penyidikan. Faktanya mereka ditahan hampir dua minggu, Penasehat hukum dan keluarga tidak diperbolehkan menemui, bahkan sekedar untuk video call juga tidak diperbolehkan. Kuasa hukum juga sudah menunjukan bukti foto yang menunjukan kalau 4 korban kriminalisasi memiliki bekas memar di tubuh,” tambahnya.

Kahar juga menjelaskan fakta persidangan menunjukan bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak sesuai dengan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan; kemudian terdapat indikasi penyidik kepolisian membuat barang bukti palsu/ memalsukan barang bukti saat proses pemeriksaan; pemaksaan maupun penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan; surat tuntutan JPU yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di persidangan; hingga surat dakwaan yang tidak disusun secara cermat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Selama 2.5 jam keempat mahasiswa ini mendapatkan berbagai penyiksaan dari polisi yang dilakukan untuk memaksa pengakuan atas perbuatan yang tidak mereka lakukan,” tandas Kahar. (Mushonifin)

Baca Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here