Jakarta (Sigi Jateng) – Perusahaan Umum (Perum) Bulog menyatakan masih menunggu Kementerian Sosial atau Kemensos ihwal penyaluran bantuan sosial (bansos) beras. Kepala Humas Perum Bulog Tomi Wijaya menyatakan penyaluran tersebut masih dalam tahap persiapan.
“Masih dalam tahap persiapan bersama Kemensos. Kalau semua prosedur sudah terpenuhi akan segera kami kabarkan,” ujar Tomi seperti dikutip tempo.co pada Rabu (14/7/2021).
Padahal Bulog diberi tugas menyalurkan beras kepada 10 juta penerima penerima bantuan sosial tunai atau BST dan program keluarga harapan (PKH) masing-masing 10 kilogram per keluarga. Bulog telah menyiapkan stok beras sebanyak 200 ribu ton untuk tambahan pemberian bansos.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial beras 5-10 kilogram mulai Rabu (14/7/2021).
Luhut juga menyebut pemerintah akan meminta bantuan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan beras. Ia memastikan tidak ada masyarakat yang kekurangan bahan pokok beras di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat.
“Terakhir sekali lagi saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang gak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek di mana ada warga yang gak bisa makan, segera datangi, bantu,” ujar Luhut, akhir pekan lalu.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios Bhima Yudhistira mengkritik kebijakan pemerintah dalam mencairkan bansos. Bhima menilai realisasi penyaluran bansos terlambat.“Satu minggu sebelum PPKM Darurat harusnya sudah cair,” ujar Bhima.
Keterlambatan pemberian bansos, kata Bhima, berpotensi membuat jumlah masyarakat miskin bertambah. Masyarakat yang tergolong kelompok rentan miskin akan turun kelas menjadi kategori miskin.
Jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin dikhawatirkan terus bertambah seiring dengan krisis pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung.
Untuk mencegah terjadinya imbas yang berkepanjangan, Bhima mengatakan pemerintah semestinya memberikan kompensasi atas keterlambatan pemberian bansos guna mengangkat kembali daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin. (Dye)
Baca Berita Lainnya
- Pj Gubernur Jateng Berharap Pemprov dan Pemkot/Pemkab di Kembali Raih Predikat WTP
- Jateng Bersholawat di Kantor Gubernur Hadirkan Habib Bidin, Pj Gubernur Jateng: Semoga Musibah Segera Berlalu
- Sidang Sengketa Pilpres 2024, Kubu 01 dan 03 Dinilai Gagal Buktikan Kecurangan TSM
- Tiga Kader Golkar Dijagokan Maju Pilgub Jateng, Wihaji : Rakyat Sudah Paham, Kita Ikhtiar Semampunya
- Sstt Akan Ada Konser Gilga Sahid di DTW Curugsewu Kendal saat Libur Lebaran 2024, Catat Tanggal Mainnya!