SEMARANG (Sigi Jateng) – Kepala SMP Negeri 33 Semarang Didik Teguh Prihanto, menilai kemajuan pendidikan sudah mulai baik. Namun para kepala daerah bisa terus memperhatikan dan meningkatkan kemajuan di sektor pendidikan. Ia berharap agar kepala daerah yang dilantik memperhatikan dan memahami kebijakan Permen Komite nomor 75 tahun 2016, karena peran partisipasi orangtua melalui paguyuban dibawah payung komite sangat penting dan dibutuhkan untuk kemajuan program sekolah.
Ia juga menyampaikan, selama pandemi banyak permasalahan yang muncul di sektor pendidikan. Salah satu dampaknya para anak didik sudah setahun tidak belajar tatap muka, sehingga kedisiplinan dan karakter anak mulai pudar. Apalagi tidak semua orangtua adalah seorang pendidik. Untuk itu, ia menyarankan perlu adanya kebijakan yang bisa memberikan solusi supaya PJJ (pembelajaran jarak jauh) bisa maksimal dilaksanakan.
“Yang dibutuhkan siswa perlu adanya aplikasi pembelajaran yang murah, sederhana dan tidak mahal di kuota, kemudian perlu adanya edukasi ke masyarakat secara konsisten,” kata Didik Teguh Prihanto.
Didik juga meminta para kepala daerah memberikan perhatian dan dukungan untuk penyelenggara pendidikan baik di sekolah swasta maupun negeri. Menurutnya juga tidak ada salahnya adanya regulasi memulai kegiatan belajar mengajar tatap muka dilakukan di sekolah. Akan tetapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana peraturan empat menteri. Kemudian perlunya saling sinkron antara orangtua dan sekolah dalam setiap kali membahas permasalahan, khususnya di tengah pandemi.
“Termasuk sejumlah beberapa sekolah yang terdampak banjir, rob dan bencana memang harus ada solusi dan perhatian sehingga bergerak bersama. Jadi antara masyarakat, sekolah dan pemerintah saling sinergi, perusahaan sekitar juga memberi perhatian khususnya pada titik drainase,”jelasnya.
Terkait penerapan PJJ, ia meminta kepala daerah konsisten memberikan bantuan kuota. Karena yang awalnya include dengan dana bos. Namun sejak Januari 2021 belum ada lagi. Sehingga tidak ada salahnya ada bantuan kuota. Ia juga menyarankan nantinya siswa didata oleh sekolah, kemudian diberi bantuan, namun tetap di selektif.
“Makanya perlu aplikasi sederhana tidak banyak kuota,”ujarnya.
Sedangkan untuk anggaran pendidikan anak tidak mampu, menurutnya sudah cukup bagus. Karena ada usulan beasiswa miskin melalui Musrenbang, akan tetapi tetap perlu diperhatikan dan ditambah. Ia juga menyarankan bisa ditambah beasiswa anak berprestasi. Perhatian pemerintah daerah di Kota Semarang dari sektor perhatian tenaga pendidikan dan guru honorer menurutnya sangat baik. Karena sudah ada solusi mengangkat mereka menjadi tenaga non ASN.
“Di Kota Semarang sudah bagus, gaji mereka saja sudah di atas UMR ditambah penerimaan hak-hak lainnya. Saran kami kebutuhan guru dan tendik yang kurang segera diusulkan, jadi ada solusi. Kemudian guru atau tendik yang purna diimbangi dengan bertambahnya PNS,”sarannya.
Ia juga menyarankan program Pemkot Semarang dengan tagline Bergerak Bersama mewujudkan Semarang semakin hebat perlu diteruskan dan terus melakukan sinergi, serta lebih greget dalam sektor pendidikan, sehingga yang belum terealisasi di realisasikan.
“Termasuk roadshow ke sekolah-sekolah harus dilakukan oleh para kepala daerah secara intens,”katanya.
Ketua (MKKS) SMP Kota Semarang Setyo Budi, berharap kepala daerah yang dilantik tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan pendidikan, serta berimbang dangan bidang-bidang yang lain dalam segala aspeknya. Mulai dukungan dalam infrastruktur fisik, keterpenuhan tenaga kependidikan, serta tidak kalah pentingnya perimbangan hingga adanya kesamaan dalam kesejahteraan yang diterima dengan bidang lainnya. Ia juga berharap kepala daerah memiliki konsep yang strategis agar pendidikan, khususnya di Kota Semarang baik negeri maupun swasta dapat bergerak bersama dalam pencapaian tujuan pendidikan.
“Dalam hal kesejahteraan pada guru-guru negeri terkait dengan perimbangan kesejahteraan tunjangan yang diterima selaku ASN. Untuk guru-guru swasta diharapkan terdapat konsep strategis agar kesejahteraan yang diterima dapat berimbang atau sama dengan guru-guru non-ASN yang diangkat oleh Pemkot melalui Dinas Pendidikan,”jelasnya.
Selain itu, kepala daerah juga memiliki konsep strategis menjadikan icon Semarang sebagai kota pelajar dengan karakteristik khusus pelajar Semarang. Kemudian sekolah diharapkan juga tidak hanya membekali peserta didik dengan aspek pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dalam intrakurikulum, namun harapan kita ada dukungan lebih melibatkan warga sekolah secara aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka mengembangkan karakteristik sekolah di Semarang
“Secara ideal kami memang tetap menginginkan adanya pembelajaran tatap muka. Praktis PJJ dengan pola daring selama pandemi, tugas dan fungsi guru semakin berat dalam upaya pencapaian kompetensi, serta alokasi waktu yang digunakan para guru,”sebutnya
Menurutnya, guru seringkali harus banyak meluangkan waktu diluar jam-jam dinas untuk berkomunikasi dengan peserta didik. Pihaknya berharap adanya pemenuhan standar minimum sekolah, khususnya dalam sarana prasarana. Kemudian terdapat kebijakan lebih terhadap beban mengajar guru yang selama ini dalam Undang-Undang sebesar 24 hingga 40 jam pembelajaran (JP) per minggu. Dengan begitu praktis jika digunakan dengan angka maksimal 40 JP, maka guru hanya lebih berkutat penyelesaian materi dalam kompetensi dasar, namun kurang memperhatikan perkembangan peserta didik dalam hal sikap, mental dan pembentukan karakternya.
Termasuk sejumlah sekolah yang tergenang banjir maupun bencana lainnya harus ada penanganan secara sinergi dengan bidang kegiatan pemerintahan yang lain, khususnya pemantapan penataan ruang dan tata kota. Ia mengatakan sekolah yang saat ini terkena banjir segera mendapat perhatian anggaran untuk melakukan pembenahan dalam penyelesaian banjir jangka panjang.
“Sekolah yang peserta didiknya terdampak banjir dalam lingkungan keluarganya diharapkan mendapat perhatian untuk memberikan bantuan dan sumbangan dalam pengembangan pendidikannya,”sarannya.
Kepala SMP Negeri 5 Semarang, itu juga meminta kepala daerah dapat memantau penempatan beberapa wifi atau internet di kampung-kampung sehingga bisa lebih optimal dalam membantu peserta didik mengikuti pembelajaran dan tidak ada alasan pelajar tidak memiliki kuota internet. Selain itu harus ada sinergi antara lembaga penyelenggara pendidikan dengan orangtua maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan terlaksananya pembelajaran daring.
“Diharapkan peserta didik bisa memetik budaya belajar meskipun secara daring, seperti contoh adanya gerakan jam belajar daring dari seruan pemerintah Kota Semarang,”ujarnya.
Ia melihat masih banyak ditemukan, peserta didik yang secara fisik kurang mampu, namun tidak memiliki DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga kesulitan untuk diajukan beasiswa maupun mendapatkan bantuan sosial siswa miskin. Untuk itu ia berharap ada update yang dilakukan secara periodik terkait dengan DTKS. Kemudian warga yang tingkat kesejahteraannya meningkat diberikan surat keterangan atau pemberitahuan.
Menurutnya, bantuan sosial siswa miskin perlu dirubah polanya agar tidak bersifat konsumtif diluar kepentingan pendidikan. Artinya bahwa bantuan dana yang digulirkan diharapkan benar-benar dimanfaatkan terkait dengan pendidikan peserta didik (anaknya)
“Alhamdulillah sektor kesejahteraan guru selama ini dan akhir-akhir ini terhadap Guru Non ASN sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari honor yang diberikan yaitu paling sedikit sebesar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang ditetapkan. Disisi lain honor juga dapat dicairkan/diterimakan tepat pada waktunya,”sebutnya.
Setyo berharap bisa terus bergerak bersama pendidikan di Kota Semarang dalam pemenuhan infrastruktur sekolah, khususnya pada sekolah negeri. Karena secara praktis penyelenggaranya adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang. Maka perlunya kebijakan kepala daerah untuk membawa Semarang menjadi Kota Pelajar dengan karakteristik pelajarnya serta dukungan infrastruktur yang tersedia di berbagai wilayah Kota Semarang.
“Pemerintah Kota Semarang harus mengalokasikan anggaran peserta didik berprestasi dalam bidang pengetahuan untuk diberikan beasiswa dengan kuota tiap sekolah secara berimbang dengan rombongan belajarnya,” ungkapnya. (Mushonifin)
Baca Berita Lainnya’
- 18 Mahasiswa USM Ikuti Lomba Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tingkat Wilayah 2024
- IPHI Ajak Seluruh Anggotanya Menerima dan Menghormati Hasil Pemilu dengan Rasa Syukur
- Kemenkum HAM Jateng Gelar Penguatan Integritas dan Halal Bihalal
- Tim PkM USM Beri Pelatihan Pengendalian Mutu Beton ke Siswa SMKN 3 Semarang
- Petugas PPIH Embarkasi Solo Dilantik, Sekda Jateng: Berikan Pelayanan Terbaik kepada Jemaah Haji
 - Kepala SMP Negeri 33 Semarang Didik Teguh Prihanto, menilai kemajuan pendidikan sudah mulai baik. Namun para kepala daerah bisa terus memperhatikan dan meningkatkan kemajuan di sektor pendidikan. Ia berharap agar kepala daerah yang dilantik memperhatikan dan memahami kebijakan Permen Komite nomor 75 tahun 2016, karena peran partisipasi orangtua melalui paguyuban dibawah payung komite sangat penting dan dibutuhkan untuk kemajuan program sekolah.){kind=link}