Humas Pemerintah Perlu Rebranding

Wulan Asih Setyarini, S.Sos Pranata Humas Pemkot Semarang

Oleh : Wulan Asih Setyarini, S.Sos

JIKA berkaca pada 10 tahun silam, yang terlihat dari Humas Pemerintah hanyalah sekerumunan orang pembawa kamera yang kerap dipanggil petugas dokumentasi, tukang kliping koran, tukang ketik berita atau sosok dibalik layar pembuat draft pidato Kepala Daerah. Seberapa keras pun kinerja Humas Pemerintah, predikat itulah yang melekat dari kaca mata masyarakat awam.

Padahal seharusnya Humas dapat menjalankan fungsi strategis dalam organisasi Pemintahan. Menurut Coulsin-Thomas, kehumasan merupakan upaya dalam membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi.

Dalam tataran ini, Humas dapat bertugas sebagai penyambung lidah antara Instansi dan masyarakat selaku stakeholder dengan cara mempublikasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah. Dana pemerintah yang berasal dari masyarakat itulah yang mewajibkan para praktisi Humas di Pemerintahan terus mengkomunikasikan kinerja pemerintah melalui berbagai media.

Selain bertujuan untuk membangun reputasi yang baik, menciptakan opini positif bagi organisasi, serta memperoleh kepercayaan masyarakat, keberadaan Humas diharapkan dapat berperan sebagai expert dalam memberikan masukan bagi organisasi demi mencapai tujuan-tujuan komunikasi yang direncakan.

Seperti halnya program-program pembangunan yang dibuat oleh perangkat daerah yang ada di pemerintahan. Seringkali mereka memiliki program pelayanan public yang sangat baik namun karena tidak dipublikasikan melalui strategi komunikasi yang tepat, program tersebut tidak sampai kepada masyarakat. Disinilah fungsi dan peran humas dalam fasilitasi komunikasi eksternal kepada masyarakat selaku stakeholder eksternal Pemerintah.

Namun seiring berjalannya waktu, Humas di pemerintahan mengalami transisi yang cukup signifikan. Meskipun bergerak dalam pemerintahan, Humas semakin menduduki posisi strategis yang menjalankan fungsi Public Relation yang modern.

Para praktisi Government Public Relations atau yang popular disebut GPR, melakukan berbagai strategi komunikasi yang kreatif dan inovatif melalui berbagai program dan model dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan kinerja Pemerintahan.

Apalagi di era revolusi industry 4.0 seperti saat ini yang memaksa kita memanfaatkan perkembangannya dengan tujuan mempermudah kinerja kehumasan. Media yang digunakan dalam strategi komunikasi pun bukan lagi media konvensional seperti surat kabar, majalah, TV, radio, dan billboard melainkan juga media-media digital seperti sosial media online video ads, mobile display ads, atau online banner ads.

Penggunaan media digital ini dinilai lebih efektif dalam membantu kinerja kehumasan, seperti biaya yang lebih ringan, cara yang lebih mudah, jangkauan yang lebih luas, dan dalam waktu yang relatif lebih cepat, sehingga dapat menjangkau market yang sangat luas. Selain manfaat diatas, penggunaan media digital juga dapat mengakses informasi mengenai efektifitas strategi komunikasi yang dilakukan serta melakukan evaluasi dengan cepat dan tepat untuk penyusunan strategi selanjutnya.

Kondisi ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan publik terhadap informasi yang semakin tinggi dimana masyarakat semakin lama, semakin cerdas menangkap informasi dan isu-isu yang terjadi.

Lalu pertanyaannya apakah predikat yang melekat terhadap Humas Pemerintah turut berubah seiring dengan transisi yang terjadi? Jawabannya tentu GPR sendiri yang perlu melakukan rebranding serta memperbaiki image ‘usang’ tersebut. Dengan melakukan sejumlah model dan strategi komunikasi yang kreatif inovatif dalam setiap aktivitasnya secara tidak langsung turut memperbaiki image GPR itu sendiri.

Para praktisi GPR juga perlu membangun image bahwa Humas Pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah. Selain itu Humas Pemerintah juga merupakan pintu informasi, yang mana harus dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Karena hidup di lingkaran pemerintah yang berorientasi dengan pelayanan public, Humas Pemerintah juga harus dapat memainkan peranannya untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di setiap instansinya serta mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk mensukseskan berbagai program pemerintah agar prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” dapat dirasakan oleh masyarakat.

Wulan Asih Setyarini, S.Sos

Pranata Humas Pemkot Semarang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here