Herlambang Prabowo Soroti LIK Bugangan Baru Tak Terurus

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Semarang, Herlambang Prabowo, sedang menceritakan kawasan LIK yang menurutnya tidak diurus dengan benar. (Dok.)

SEMARANG (Sigi Jateng) – Anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Gerindra, Herlambang Prabowo, menyoroti kawasan LIK (Lingkungan Industri Kecil) di Bugangan Baru Semarang Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk. Menurutnya, kawasan itu kerap terendam banjir, jalan rusak, dan banyak fasilitas umum yang tak terawat dan terlihat sangat tidak terurus. 

“Retribusi parkir dan kendaraan masuk ditarik, pajak juga dibayarkan, tapi jalan dibiarkan rusak. Sehingga banyak pengusaha yang akhirnya meninggalkan tempat usahanya, dan pindah ke kawasan lain. Apalagi kawasan ini kerap banjir,” kata Herlambang menggambarkan bagaimana mengenaskannya LIK yang ia maksud, Selasa (12/1/2021). 

Kawasan LIK masuk dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) IV yang ditetapkan sebagai zona industri dengan kisaran luas 100 hektare. Wilayah yang menampung ratusan tempat usaha itu kini memang tak terurus dan terkesan kumuh. 

Herlambang menyayangkan kawasan yang seharusnya menjadi pusat industri kecil yang bisa menopang ekonomi Kota Semarang, kondisinya tak terurus. Bahkan pihaknya kerap mendapatkan aduan dari para pengusaha di sana, bahwa pengelolaan kawasan tersebut sangat buruk. 

Herlambang me jelaskan, bahwa di LIK ini terdapat ratusan bangunan usaha dan menampung kurang lebih 20.000 pekerja. 

“Saat diresmikan tahun 1989, kawasan tersebut dibangun oleh swasta PT Tanah Makmur. Pajak di sana juga tinggi, termasuk PBB dan pajak lainnya. Namun besarnya perputaran uang dan lapangan usaha di LIK, tidak sebanding dengan kondisi wilayah,” kisah Herlambang tentang riwayat LIK yang seolah terlupakan. 

Herlambang menilai dukungan moral dari pemerintah sangat rendah. Menurutnya, infrastruktur pendukung dan manajerial pengelolaan LIK tidak jelas. Pengembang kawasan LIK dinilai oleh Herlambang tak mengelola dengan bertanggungjawab.

Berita Terbaru:


“Ketidakjelasan pengembang juga menjadi hal yang membingungkan. Mestinya pemerintah bisa mendorong. Karena ini merupakan potensi daerah, jika dikelola dengan benar. Termasuk soal pemerataan pembangunan. Kenapa kawasan industri di wilayah pinggiran malah diabaikan,” tambahnya.


Salah satu pengusaha yang menemui Herlambang Prabowo namun enggan ditulis namanya mengatakan, pengelolaan di kawasan itu memang buruk. 


“Selama 14 tahun terakhir semakin ke sini bukan semakin baik, justru semakin buruk. Padahal kami mentaati peraturan pajak. Tapi tak pernah diperhatikan,” katanya. 

Ketidakjelasan pengembang, katanya, juga menjadi hal yang membingungkan bagi para pengusaha di sana. “Keadilan tidak menjamah daerah kami berusaha. Kami patuh pada peraturan dan pajak, kami juga tidak pernah menentang aturan pemerintah. Tapi kawasan tempat kami bekerja dan berusaha tidak diperhatikan pemerintah,” tambahnya. (Mushonifin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here