Gelar Simulasi Bimtes PPPK, PGRI Jateng Berharap Guru Honorer Punya Persiapan Lebih Baik

Situasi ruang SLCC PGRI Jateng saat simulasi bimbingan tes PPPK. (Dok.)

SEMARANG (Sigi Jateng) – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng akhirnya melakukan simulasi bimbingan tes (bimtes) PPPK bagi guru honorer mulai dari Senin 22 Februari hingga 9 Maret 2021 di ruang SLCC PGRI Jateng. Menurut Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi, bimtes ini bertujuan agar mereka memiliki kesiapan lebih baik untuk bisa lolos seleksi PPPK nanti.

Peserta yang mengikuti simulasi ini ada 64.000 orang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara online ini berkolaborasi dengan APKS dan PSLCC PGRI Jawa Tengah, PGRI Kabupaten/kota, APKS dan SLCC PGRI Kabupaten/Kota.

Secara teknis kegiatan ini dikoordinasikan oleh Ketua APKS PGRI Jawa Tengah, Drs Agung Purwoko dan Ketua PSLCC PGRI Jawa Tengah, Dr Saptono Nugrohadi yang terus melakukan koordinasi dengan APKS dan SLCC PGRI Kabupaten/kota.

“Ini adalah bentuk komitmen PGRI membantu guru-guru honor agar lebih siap menghadapi tes PPPK nanti”, jelas muhdi, Selasa (23/2/2021).

Dikatakannya sesuai penjelasan Dirjen GTK beberapa waktu lalu, anggaran untuk PPPK ini sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Saat itu diungkapkan kuotanya satu juta guru tetapi yang diusulkan daerah baru sekitar 460 ribuan.

Karena itu Dr. Muhdi berharap daerah segera mengusulkan jumlah guru PPPK sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

“Pendidikan adalah pilar kemajuan suatu bangsa melalui penciptaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk pembangunan bangsa. Pendidikan bermutu hanya bisa diwujudkan oleh guru-guru yang bermutu. Dan guru yang bermutu itu adalah guru yang dijamin profesionalitasnya, kesejahteraannya dan dilindungi hak-haknya,” ujarnya.

Dr Muhdi menambahkan, kenyataannya selama ini banyak guru honor yang telah mengabdi bertahun-tahun tidak memiliki jaminan perlindungan yang jelas, meskipun pada sisi yang lain mereka dituntut menjalankan tugas dan fungsi yang sama dengan guru-guru PNS.

Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah beserta seluruh jajaran PGRI tingkat Provinsi, Kabupaten/kota dan cabang terus berupaya sungguh-sungguh membantu para guru honor agar memiliki status dan jaminan masa depan yang jelas.

“Kita tidak boleh menutup mata, mengapa guru-guru honor itu ada? Mereka ada karena dibutuhkan oleh sekolah yang sebagian besar gurunya pensiun dan pemerintah tidak mengangkat guru baru untuk mengganti guru-guru yang pensiun itu. Akibatnya, sebagian besar sekolah negeri saat ini diisi oleh guru-guru honor, khususnya untuk tingkat SD,” imbuhnya.

Karena itu PGRI minta pemerintah melakukan rekrutmen guru-guru PNS untuk mengisi kekurangan dan mengutamakan guru-guru honorer untuk diangkat sebagai PNS. Tetapi faktanya banyak juga guru honorer yang usianya tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS.

PGRI menyambut baik kebijakan pemerintah melakukan perekrutan satu juta guru sebagai ASN berstatus PPPK tahun 2021 sebagai upaya memperbaiki status dan masa depan guru honorer.

Dr Muhdi mengungkapkan, dalam sosialisasi perekrutan guru PPPK oleh Dirjen GTK, 28 Januari 2021 yang lalu dijelaskan bahwa guru berstatus PPPK memiliki jaminan yang sama dengan guru berstatus PNS, bedanya hanya satu, tidak mendapatkan pensiun.

“Selain itu, Dirjen GTK, bapak Dr. Iwan Syahril, PhD pun saat itu menjelaskan, jika pada kesempatan lain, guru berstatus PPPK berkeinginan mengikuti seleksi CPNS masih diperbolehkan sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi”, ungkap Dr Muhdi.

Karena itu Dr. Muhdi mendorong guru-guru honorer tidak ragu-ragu mengikuti seleksi guru PPPK sebagai upaya memperoleh status yang jelas dan memiliki jaminan masa depan yang lebih baik. (Mushonifin)

Baca Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here