Fakultas Ekonomi Unwahas Gelar Seminar Penguatan UMKM

Suasana seminar ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas). (foto dok.)

SEMARANG (Sigi Jateng) – Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas) bekerja sama Kemenko Perekonomian menyelenggarakan Safari Diskusi Kampus dengan tema “Penguatan UMKM untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah”. Acara ini diselenggarakan untuk menguatkan sinergi pemangku kepentingan dalam menyusun strategi pemulihan ekonomi yang berfokus pada penguatan UMKM demi terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Seminar ini dibuka secara langsung oleh Rektor Wahid Hasyim Semarang, Prof. Dr. H. Mahmutarom Harun Rasyid, S.H., M.H. yang menyampaikan, COVID-19 tidak hanya menyerang aspek kesehatan namun juga dunia usaha, pendidikan, budaya bahkan hingga agama. Pandemi ini juga menyebabkan terhentinya berbagai bidang usaha serta menyebabkan pengangguran. Hal ini memacu negara untuk berpikir guna melakukan penyelamatan perekonomian masyarakat.

“Dukungan terhadap UMKM merupakan salah satu upaya utama yang dapat dilakukan dalam menyokong pendapatan masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga masyarakat ekonomi lemah dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 ini” ucap Rektor.

Melanjutkan pembukaan acara, Ketua Yayasan Wahid Hasyim, Prof. Dr. H. Noor Ahmad juga menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 mendorong semua orang untuk melakukan inovasi serta kreativitas-kreativitas baru.

“Saat ini, UMKM yang berhasil bertahan adalah UMKM yang sudah melakukan digitalisasi serta inovasi. Hal ini juga menjadi tantangan bagi kampus untuk terlibat dalam melakukan pendampingan dari sisi akademisi, ” paparnya.

“Saat ini, UMKM yang masuk di era digitalisasi baru 30% sehingga peran berbagai pihak dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi melalui dukungan UMKM. Tahun 2021, Indonesia didorong untuk mampu menghasilkan era baru sehingga upaya-upaya yang dilakukan saat ini untuk mampu menghadapi tantangan serta adaptasi akan menjadi tonggak sejarah perubahan besar di Indonesia, ” tutupnya.

Acara dilanjutkan dengan keynote speech yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.

“Pemerintah saat ini terus berusaha menggerakkan perekonomian nasional melalui optimalisasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencakup sektor kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan serta insentif usaha, ” buka Menko Perekonomian.

Dukungan stakeholders khususnya akademisi dan masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh kebijakan berjalan dengan baik. Kepercayaan, dukungan tersebut serta partisipasi publik merupakan faktor utama dalam suksesnya berbagai program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah.

Selanjutnya, strategi pemulihan ekonomi disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Raden Pardede, Ph.D.

“Pandemi COVID-19 menghasilkan krisis yang belum pernah Indonesia hadapi sebelumnya, ” ucap Raden Pardede.

Kebijakan yang akan berlanjut guna menciptakan pemulihan ekonomi adalah pengelolaan pandemi, perlindungan sosial dan UMKM serta program padat karya. Sebagai game changer pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan percepatan vaksinasi penduduk Indonesia guna menunjang herd immunity. Kembalinya aktivitas masyarakat akan mengembalikan konsumsi sehingga meningkatkan permintaan dan kembali menghidupkan sektor usaha.

Dalam jangka panjang, UU Cipta Kerja diharapkan jawaban bagi kesanggupan Indonesia untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik. Secara khusus untuk dukungan UMKM, pemerintah mengalokasikan Rp121,9 triliun dengan sasaran utama 12,8 juta pelaku usaha mikro di Indonesia.

Pembahasan lebih dalam dilanjutkan dengan paparan narasumber. Narasumber pertama adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, M.E.M. Pandemi COVID-19 membawa berbagai dampak terhadap sektor UMKM yaitu penurunan pendapatan, tertundanya pelunasan pinjaman serta sulitnya bantuan modal.

Sebanyak 82,9% UMKM mengalami dampak negatif tersebut, dengan hanya 5,9% yang masih menerima dampak positif. Pemerintah terus berusaha memberikan dukungan berupa stimulus restrukturisasi pinjaman, bantuan modal, keringanan tagihan listrik hingga dukungan pembiayaan.

Menyadari tingginya korelasi peran UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerintah sangat mengharapkan Program PEN “Dukungan UMKM” dapat menjadi penopang bagi dunia usaha sektor informal dan UMKM untuk bersama mengakselerasi pertumbuhan Indonesia di era pandemi COVID-19.

Sudut pandang akademisi diwakili oleh Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim, Dr. H. Hasan S.E., M.Sc. Salah satu pilihan tersulit Pandemi COVID-19 adalah keharusan menyelamatkan perekonomian masyarakat atau keluar dari krisis kesehatan. Sejalan dengan paparan Rudy Salahuddin, Hasan memaparkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang dilakukan UMKM adalah penyerapan terbesar di negara ini. Tantangan kita adalah mengatasi sektor kesehatan sehingga ekonomi dapat kembali berjalan normal.

“Adanya perubahan itu pasti, dan perubahan itu lebih cepat karena adanya pandemi ini” ucap Hasan.

Wawasan terkait teknologi serta kedaulatan digital menyeluruh menjadi kunci penting dalam percepatan pemulihan ekonomi yang berkesinambungan.

“Penguatan UMKM perlu dilakukan melalui knowledge based economy salah satunya dengan menerapkan Triple Helix yaitu sinergi universitas, pemerintah dan industri. Selain itu, institusionalisasi dan sinergi UMKM, literasi dan inklusi dalam hal keuangan, teknologi digital serta entrepreneurship juga menjadi paket lengkap penguatan UMKM, ” tutup Hasan.

Paparan juga diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Provinsi Jawa Tengah, Dr. Prasetyo Aribowo, S.H., M.Soc.S.C.

“Sebaran kasus di Jawa Tengah semakin hari semakin menurun sebagai dampak dari berlakunya PPKM mikro, recovery rate Jawa Tengah juga meningkat hingga 90,56%” buka Prasetyo Aribowo.

Terkait UMKM dari sisi aset turun sebesar (-15,12%), sisi omset (-47,21%), serta tenaga kerja (-29,92%). Penyelamatan UMKM dilakukan melalui bantuan sosial bahan baku, subsidi bunga dan relaksasi kredit serta refocusing APBD Provinsi Jawa Tengah guna mendukung ketahanan UMKM selama masa pandemi COVID-19. Sebagai bentuk inovasi dalam digitalisasi UMKM, Pemerintah Jawa Tengah mengadakan virtual expo sebagai upaya penetrasi pasar online.

Sudut pandang pelaku usaha yang lebih dalam dibawakan oleh Komite Tetap Pengembangan UMKM, KADIN Provinsi Jawa Tengah, Zhakiah Joban.

“Pembangunan daerah adalah sinergi atau kemitraan yang erat antara pemerintah dan swasta sehingga fokus dan tujuan yang hendak diperoleh sama” buka Zhakiah Joban.

Pertumbuhan ekonomi nasional dapat berjalan cepat jika pertumbuhan ekonomi lokal atau daerahnya kuat. Sebagai bagian dari stakeholder pemulihan ekonomi Indonesia, Kadin Jawa Tengah berupaya menjalin sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan perdagangan, membuka akses pasar serta memperluas jaringan kerjasama antar pelaku usaha.

Sebagai penutup, moderator Dr. Fery Irawan, SE., MSE. menuturkan bahwa semakin eratnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat secara menyeluruh diharapkan memperkaya strategi pemulihan ekonomi serta meningkatnya potensi keberhasilan setiap kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. (Mushonifin)

Baca Berita Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini