Deklarasi KTT G20 Berakhir, Hasilkan Teks Deklarasi Mencakup 26 Isu Global

Menlu Retno Marsudi mengumumkan hasil pencapaian KTT G20 di Glasgow, Skotlandia, pada Minggu 31 Oktober 2021 (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Glaslow (Sigi Jateng) – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Roma, Italia telah berakhir dan menghasilkan teks deklarasi dari para pemimpin negara. Setidaknya mencakup ada 26 isu global dari hasil teks deklarasi tersebut yang menggambarkan perekonomian dunia termasuk tindakan bersama oleh negara anggota G20.

“Leaders declaration ini terdiri dari 61 paragraf yang mencakup 26 isu yang menggambarkan tantangan perekonomian dunia termasuk situasi pandemi dan apa yang dapat dilakukan bersama oleh negara-negara anggota G20,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi dalam keterangannya di hotel tempatnya bermalam di Glasgow, Skotlandia, pada Minggu (31/10/2021).

Sejumlah isu yang masuk di dalam deklarasi tersebut antara lain kesehatan, energi dan perubahan iklim, perjalanan internasional, hingga ekonomi digital. Dalam bidang kesehatan, Indonesia termasuk salah satu negara yang mengusulkan pembentukan joint health and finance task force untuk membantu pendanaan penanganan kesehatan di masa pandemi.

“Disepakati pembentukan joint health and finance task force untuk menyusun road map pendanaan bantuan penanganan kesehatan, khususnya untuk negara-negara miskin dan berkembang,” lanjut Menlu Retno Marsudi, seperti dikutip beritasatu.com pada Senin (1/11/2021).

Pada isu energi dan perubahan iklim, Menlu menyebut terjadi perdebatan yang mendalam saat membahas mengenai target pengurangan emisi karbon dan penetapan time frame menuju net zero emission.

“Dan tentunya semua sepakat bahwa untuk transisi energi diperlukan kerja sama internasional,” sambungnya.

Selain itu, Indonesia juga berhasil memasukkan prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) dalam konteks energi dan iklim. Dalam konteks tersebut, Indonesia menekankan pentingnya pemenuhan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju untuk negara berkembang.

 “Kita juga memasukkan pentingnya pemenuhan komitmen pembiayaan iklim US$100 miliar (Rp 1.427 triliun) dari negara maju untuk negara berkembang dan pembentukan digital economy working group,” imbuhnya. (Dye)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini