Datangi Kemendikbud, BEM UNNES Dorong Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Jajaran BEM KM UNNES berfoto bersama Ditjen Dikti Prof. Ir. Nizam di Jakarta. (Dok. Humas BEM KM UNNES)

SEMARANG (Sigi Jateng) – BEM KM UNNES kembali mengadakan audiensi bersama Kemendikbud-Ristek dilanjutkan dengan penyerahan kertas kebijakan terkait Peraturan Menteri (Permen) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jum’at (15/10/2021) bersama Dirjen Dikti Prof. Ir. Nizam di Jakarta.

Wahyu Pratama selaku presiden BEM KM UNNES saat kembali ke Semarang mengatakan, audiensi ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan permasalahan kampus yang seharusnya menjadi laboratorium dan percontohan dalam penegakkan dan pemenuhan hak asasi justru hari ini menjadi tempat yang tidak aman dengan semakin menjamurnya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

“Salah satu bukti konkret bahwa kampus menjadi tempat yang tidak ramah bagi penyintas kekerasan seksual adalah data hasil survei yang dihimpun oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UNNES 2021. Dari 133 responden, 59 diantaranya mengaku pernah mengalami kekerasan seksual dengan rincian 93,38% korban perempuan dan 6,02% korban laki-laki dan paling banyak berstatus mahasiswa dengan 92,48% disusul oleh karyawan sebanyak 4,51%, dosen 0,75% dan alumni 2,26%,” ujar Wahyu saat ditemui pada Sabtu (16/10/2021).

Di dalam survei tersebut juga termuat hasil yang menyatakan bahwa sebanyak 72,9% korban tidak melakukan pelaporan terhadap kasus yang dialaminya dan sisanya sudah melapor ke pihak atau lembaga yang berwenang.

Lebih jauh lagi, Wahyu menandaskan, kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus seperti fenomena gunung es dengan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi masih belum dapat dipastikan karena tidak banyak penyintas yang berani melapor.

Permasalahan psikologis penyintas seperti kecemasan yang ditimbulkan oleh kasus kekerasan seksual mempengaruhi dalam mengambil keputusan untuk melaporkan kasusnya atau tidak.

“Penyintas juga perlu mempertimbangkan biaya (cost) yang akan menyebabkan permen tersebut progresif, struktur penanganannya independen dan melibatkan mahasiswa,” ungkapnya.

Wahyu mengatakan masih banyak penundaan dalam pelaporan kasus kekerasan seksual, ditambah belum semua pendidikan tinggi memiliki peraturan khusus untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pun dengan kebijakan rektor yang mengatur kekerasan seksual yang sudah ada di beberapa kampus dirasa belum maksimal karena masih diikuti dengan struktur birokrasi yang tidak independen dan justru syarat akan kepentingan.

“Atas dasar itulah kami melakukan audiensi dengan Kemendikbud-Ristek. Adapun hasil dari audiensi adalah Kemendikbud-Ristek menyambut bangga upaya dan kehadiran kami yang telah mengawal isu kekerasan seksual di kampus dengan menyerahkan kertas kebijakan tentang dorongan pengesahan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi,” ucapnya.

“Selanjutnya, Kemendikbud-Ristek juga menyatakan kesanggupan untuk segera mengesahkan peraturan tersebut. Kami juga berpartisipasi aktif untuk menjadi mitra kritis dan strategis dari perancangan dan implementasi dari Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi,” imbuhnya.

“Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana peraturan yang progresif dengan struktur penanggulangan yang independen dan memegang teguh prinsip-prinsip kekhususan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual diantaranya prinsip kerahasiaan non diskriminasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia serta partisipasi,” urainya. (Mushonifin)

Baca Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here