Bagaimana Penerapan Hukum Islam di Indonesia Menurut Nurcholish Madjid? Ini Penjelasan Athoillah

Suasana ujian doktoral Athoillah Islami dalam disertasi berjudul "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" di hadapan majelis yang diantaranya ada Rektor UIN, Prof. Dr. Imam Taufiq dan penguji eksternal Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA. (Dok.)

SEMARANG (Sigi Jateng) – Nurcholish Madjid (1939-2005) merupakan salah satu pembaharu pemikiran Islam di Indonesia yang sangat produktif dalam menuliskan berbagai ide pembaharuannya. Hal inilah yang menjadikan pemikirannya banyak diikuti dan dikembangkan oleh generasi intelektual muslim berikutnya, khususnya di Indonesia.

Hal ini dikemukakan oleh Doktor ke 155 UIN Walisongo Semarang, Athoillah Islamy saat ujian doktoralnya pada Kamis (14/1/2021). Dia berhasil mempertahankan argumentasinya dalam disertasi berjudul “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid” di hadapan majelis yang di antaranya ada Rektor UIN, Prof. Dr. Imam Taufiq dan penguji eksternal Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA.

Namun dibalik itu semua, lanjut Athoillah, pemikiran Nurcholish di bidang hukum Islam, masih belum banyak mendapat perhatian para pengkaji hukum Islam kontemporer.

“Hal demikian sungguh disayangkan, karena sejatinya ia memiliki perhatian besar terkait pembaharuan pemikiran hukum Islam dalam pelbagai karyanya,” ujar Athoillah.

Penelitian disertasi Athoillah bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan,
sebagai berikut. (1) Bagaimana konstruksi metode pemikiran hukum Islam Nurcholish Madjid. (2) Apa saja cakupan pemikiran hukum Islam Nurcholish Madjid. (3) Bagaimana perspektif Nurcholish Madjid tentang implementasi hukum Islam dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia.

Athoillah meneliti berbagai karya Nurcholish Madjid, antara lain, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (1987), Islam dan Doktrin Peradaban
(1992), Kontekstualisasi Doktrin Islam dan Sejarah (1994), Islam Agama Kemanusiaan (1995), Islam Agama Peradaban (1995), Fiqih Lintas Agama (2004), Ensiklopedi Nurcholish Madjid (2012), Karya Lengkap Nurcholish Madjid, Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan, (2019).

Sementara itu, sumber data sekunder menggunakan pelbagai penelitian ilmiah terkait pemikiran hukum Islam Nurcholish Madjid. Teori analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan sistem Jasser Auda dan paradigma formalisasi hukum Islam.

Teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, dan teknik analisa datanya melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

“Penelitian ini menyimpulkan bahwa paradigma hukum Islam Nurcholish Madjid merupakan paradigma hukum Islam integratif kontekstual,” tandas Athoillah.

Paradigma ini dapat dilihat dalam tiga kesimpulan besar yang menjadi temuan penelitian ini. (1) Konstruksi metode pemikiran hukum Islam Nurcholish Madjid meliputi beberapa aspek. Pertama, reaktualisasi hukum Islam sebagai misi pembaharuan. Kedua, lima prinsip pembaharuan hukum Islam, yakni prinsip keotentikan, pengembangan, perubahan, ketegasan, kelulusan dan niat baik. Ketiga, penafsiran tematik kontekstual. Keempat, integrasi ta’lili dan pesan dasar hukum Islam yang berupa hikmah, maslahah mursalah, maqasid syariah, dan universalisme Islam.

Cakupan pemikiran hukum Islam Nurcholish Madjid dapat dipetakan menjadi tiga. Pertama, dimensi filosofis hukum Islam di bidang ibadah. Kedua, dimensi saintifik hukum Islam di bidang medis. Ketiga, dimensi inklusif hukum Islam di bidang relasi hukum antara umat muslim dan non muslim.

“Menurut Nurcholish Madjid, dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila, negara tidak perlu melembagakan hukum Islam secara legal formal, melainkan cukup mentransformasikan nilai-nilai universal hukum Islam,” tegas Athoillah.

Nilai-nilai universal yang dimaksud Athoillah adalah nilai keadilan (al-‘adalah), kesetaraan (al-musawa), kemaslahatan publik (al-maslahah al-ammah) ke dalam sistem hukum nasional.

Bagi Nurcholish Madjid, lanjut Athoillah, penetapan segala bentuk hukum di Indonesia harus mengacu pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang termuat dalam Pancasila.

“Oleh sebab itu, negara harus bersikap netral dalam penetapan hukum, tidak boleh memberikan kedudukan khusus, bagi individu maupun kelompok tertentu,” terang Athoillah.

Athoillah menambahkan pelembagaan hukum Islam secara legal formal di Indonesia akan mendistorsi relasi ideal antara agama yang bersifat sakral dan privat dengan negara yang bersifat rasional dan kolektif. (Mushonifin)

Baca Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here