Presiden Minta Libur Panjang Akhir Tahun Dikurangi, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020) . (BPMI Setpres)

SIGIJATENG – Dijadwalkan semula akan ada libur panjang di akhir tahun 2020 sebagai libur akhir tahun dan pengganti cuti Idul Fitri.  Namun Presiden Jokowi meminta libur panjang tersebut dikurangi.

Berikut keterangan Menteri Keuangan  Sri Mulyani Indrawati pun mengungkapkan alasan permintaan Presiden Jokowi tersebut.

Dilansir dari kompas.com, Menteri Keungan Sri Mulyani mengatakan, bila hari libur terlampau panjang, bisa memicu kenaikan kasus covid-19. Kemudian membuat aktivitas ekonomi yang mulai meningkat bisa kembali melemah. Dia mengatakan dalam kondisi normal hari libur biasanya mendorong aktivitas masyarakat untuk saling berinteraksi. Libur panjang di masa pandemi, bisa meningkatkan kasus covid-19 namun tidak membuat ekonomi membaik.

“Berarti ini harus hati-hati melihatnya. Apakah dengan libur panjang masyarakat melakukan aktivitas mobilitas tinggi namun tidak menimbulkan belanja dan menimbulkan tambahan kasus covid. Itu harus dijaga,” kata Sri Mulyani ketika memberikan paparan penjelasan dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/11/2020).

Dikatakan Sri Mulyani, pada bulan pertama kuartal IV, yakni Oktober, jumlah hari kerja sudah lebih pendek dibanding tahun lalu. Pada Oktober tahun ini jumlah hari kerja hanya 19 hari, sementara tahun lalu 23 hari. Terbukti, libur panjang di akhir pekan pada Oktober lalu menyebabkan aktivitas ekspor impor di pelabuhan sedikit terganggu karena harus libur. Kegiatan perekonomianpun menurun, terlihat dari konsumsi listrik di bidang bisnis yang menurun.

“Dan itu menggambarkan berarti dampaknya ke ekonomi di sektor produksi juga menurun, di konsumsi tidak pick up juga,” jelas dia.

Sementara itu, untuk hari kerja di November jumlahnya 21 hari baik tahun ini maupun tahun lalu. Sedangkan untuk Desember 2020, jumlah hari kerjanya menyisakan 16 hari saja apabila ada libur akhir tahun yang cukup panjang seperti yang direncanakan sebelumnya.

“Kita tidak hanya lihat satu sisi tapi semuanya. Aspek kesehatan ekonomi kegiatan usaha dan lain-lain. Ini yang dimaksudkan oleh Presiden apakah jumlah hari kerja atau libur panjang dalam suasana covid menimbulkan dampak unintended yakni jumlah kasus meningkat tapi aktivitas ekonomi tidak terjadi kenaikan,” ungkapnya.

Sri Mulyani juga menilai, konsumsi masyarakat kelas menengah masih sulit untuk didorong. Pasalnya, konsumsi masyarakat kelas menengah erat kaitannya dengan kepercayaan mereka dalam proses penanganan pandemi oleh pemerintah. “Idealnya vaksin sudah ada, sehingga vaksin bisa kita betul-betul membuat masyarakat memiliki confidence. Ini sedang dihadapi semua negara karena menghadapi situasi sama di mana masyarakat ingin melakukan aktivitas tapi sangat tergantung pada apakah covid bisa dikendalikan,” pungkasnya. (kompas/aris)

Berita Terkini:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here