Pandemi Covid-19, Pengusaha Bus Pariwisata di Jateng Menjerit Minta Beralih ke Bus Umum AKDP

Para pembicara (kiri ke kanan) Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno; Kepala Dishub Jateng, Satriyo Hidayat; dan Wakil Ketua Komisi D, Hadi Santoso

SEMARANG – Penyebaran virus corona Covid-19 berimbas buruk bagi kelangsungan usaha transportasi, termasuk bus pariwisata. Para pengusaha bus pariwisata menjerit, tidak berdaya dengan kondisi ini. Kemudian mereka minta agar bisa menjadi

angkutan umum baik Antarkota Antarprovinsi (AKAP) atau Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) reguler. Pasalnya, busa umum reguler masih mending dibanding bus pariwisata.

Hal itu terungkap dalam diskusi terkait transportasi di masa pandemi di Hotel Noormans Semarang, Selasa (25/8/2020).

Hadir sebagai pembicara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jateng, Satrio Hidayat, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santosa dan Pengamat transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Sugijapranata, Djoko Setiowarno.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Satriyo Hidayat, menuturkan sebelum pandemi, operasional angkutan pariwisata sangat hebat pada periode Januari-Maret. Namun, setelah pandemi, semua kontrak dibatalkan. Lantaran protokol di tempat pariwisata belum disiapkan.

“Akibatnya, armada bus pariwisata harus terpaksa dikandangkan selama pandemi ini. pengusaha bus pariwisata sudah membuat hitung- hitungan beban biaya seperti pajak dan KIR. Namun, alat produksi berupa armada bus tidak jalan,” kata Satriyo.

Oleh karena itu, beberapa pengusaha bus pariwisata meminta pengalihan status menjadi bus angkutan umum reguler AKDP.

“Mereka meminta agar diubah. Kami pun mencarikan rute yang bisa diterima pengusaha. Namun, ada syarat segmennya tidak di (kelas) ekonomi yang naik dan turun di sembarang jalan,” jelasnya.

Menurutnya, ada dua perusahaan otobus (PO) dengan 12 armada yang akan dialihkan menjadi transportasi umum. Rute yang ditawarkan yakni Lasem- Brebes, Lasem- Borobudur dan Lasem- Klaten. Selain itu, retribusi yang biasa dibayarkan bus di terminal juga ditiadanan.

“Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu mereka, akan dilakukan. Ini untuk membantu mereka terkait overrated cost (lonjakan biaya),” katanya.

Satriyo juga menyebut sektor transportasi darat memang menjadi yang paling terdampak akibat pandemi. Untuk bus angkutan umum, kata dia, ada penurunan jumlah penumpang yang turun dan naik di terminal, pihaknya tidak menghitung penumpang yang turun atau naik di jalan. Untuk load factor atau tingkat keterisian penumpang rata- rata hanya 45 persen. Penumpang terus mengalami penurunan antara 15- 20 persen.

“Ini bisa saja terjadi karena masyarakat mengendalikan diri untuk bepergian. Karena itu, ayo berikan rasa nyaman bagi masyarakat pengguna transportasi,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan dibutuhan perhatian serius bagi pemeriantah. Perlu dukungan dan kebijakan pemerintah dalam rangka penyelamatan sektor transportasi supaya tidak ada satu pun perusahaan angkutan berbadan hukum yang gulung tikar selama atau setelah pandemi berakhir. Jika hal ini terjadi, maka pemerintah sendiri yang rugi karena kebutuhan masyarakat terhadap transportasi tidak terlayani dengan maksimal.

Dalam beberapa waktu dekat ini Komisi D berinisiatif untuk menggelar dialog dengan pengelola transporasi umum. Perlu ada masukan buat pemerintah serta kebijakan apa yang harus segera diambil.

“Dibutuhkan kebijakan yang berkesinambungan untuk menyelamatkan bisnis transportasi umum. Beberapa stimulus harus ditingkatkan seperti relaksasi pembayaran kewajiban pinjaman pengusaha angkutan dan pembebasan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah. Serta bantuan langsung kepada karyawan dan pengemudi perusahaan angkutan umum,” ucapnya.

Baca Berita Lainnya

Ada sejumlah aspek yang diperlukan para pelaku transportasi umum. Aspek pertama adalah jaminan kesehatan. Karena pada masa pandemi ini, unsur kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Kedua adalah pelayanan, yang bisa dikelola sendiri atau koperasi. Kemudian yang ketiga adalah biaya operasional. Menjadi permasalahan bagi bisnis transportasi umum adalah biaya bahan bakar minyak (BBM) dan harga suku cadang masih mahal.

“Untuk biaya operasional ini yang menjadi sorotan. Karena jika menurut protokol kesehatan, jumlah penumpang dibatasi maksimal 50 persen. Akan tetapi setelah dihitung dengan biaya seperti BBM dan suku cadang, justru tidak mencukupi,” tuturnya. (Aris)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here