Kapolri Jendral Beberkan Kronologi Penangkapan Djoko Tjandra

Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (kiri) yang ditangkap di Malaysia ditunjukkan kepada media saat konferensi pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis 30 Juli 2020. Djoko Tjandra berhasil ditangkap setelah buron selama sebelas tahun mulai dari 2009 hingga 2020 usai divonis dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung. - (foto antara)

SIGIJATENG – Polri berhasil menangkap Djoko Tjandra Kamis (30/7) malam di Malaysia. Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan penangkapan Djoko Tjandra merupakan komitmen Polri membantu pemerintah menangkap sejumlah buronan kakap.

“Proses penangkapan Djoko Tjandra berawal dari instruksi Presiden Jokowi. Dua pekan lalu Presiden Jokowi menginstruksikannya untuk mencari sekaligus menangkap Djoko Tjandra,” kata Kapolri.

Idham mengatakan, Polri berusaha untuk sigap dan cepat menyikapi instruksi itu. Dia pun membentuk tim khusus. “Perintah itu kemudian kami laksanakan. Kami bentuk tim kecil karena informasinya yang bersangkutan berada di Malaysia,” ujar Idham.

Setelah tim terbentuk, pihaknya langsung mengirimkan surat kepada Kepolisian Malaysia. Surat tersebut berisi permintaan kerja sama antara police to police untuk menangkap Djoko Tjandra yang ketika itu terdeteksi berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Proses kerja sama dan kerja keras tim membuahkan hasil.

Keberadaan Djoko Tjandra akhirnya diketahui. Lalu pada Kamis (30/7), Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo berangkat ke Malaysia untuk memimpin proses penangkapan dengan didampingi Kadiv Propam Polri Irjen Ignatius Sigit.

“Djoko Tjandra ini kerap berpindah-pindah tempat, tetapi Alhamdulillah berkat kesabaran dan kerja keras tim, Djoko Tjandra berhasil diamankan,” kata mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Menurut Idham, penangkapan Djoko Tjandra merupakan komitmen Polri untuk menjawab keraguan publik bahwa Polri bisa menangkap yang bersangkutan. Dia mengatakan selanjutnya, proses hukum Djoko Tjandra akan terus dikawal.

“Terbuka dan transparan serta tidak akan ditutup-tutupi. Artinya siapa pun yang terlibat dalam pelarian Djoko akan diproses hukum. Ini juga sebagai upaya bersih-bersih Polri terhadap oknum nakal,” tegas jenderal bintang empat ini.

Baca Berita Lainnya:

Menurut dia, hal itu merupakan komitmen Polri untuk mengusut tuntas kasus Djoko secara transparan dan objektif. Mengingat bahwa Djoko akan dieksekusi untuk menjalani hukumannya sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK untuk proses hukum selanjutnya

“Proses untuk Djoko Tjandra sendiri, tentunya ada proses di kejaksaan yang tentunya akan ditindaklanjuti. Kami juga akan berkoordinasi dengan KPK,” kata Idham. (ant/rizal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here