Hadapi Banjir dan Rob di Musim Hujan, DPU Kota Semarang Anggarkan Rp 12 Miliar

Situasi banjir dan rob di Semarang bawah. (DPU Kota Semarang)

SEMARANG (Sigi Jateng) – Sampah masih menjadi problem utama penanganan banjir di Kota Semarang setiap memasuki musim hujan. Kondisi ini tentu memaksa Pemkot harus selalu mempersiapkan antisipasi pada “bencana” musiman ini.

Tahun 2020 ini, pemkot Semarang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk penanganan banjir dan rob.

Anggaran tersebut di antaranya untuk penyediaan stok material dan bahan bakar minyak untuk operasional rumah pompa, kegiatan normalisasi saluran, serta perawatan pompa karena pompa menjadi pengendali banjir yang utama.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Sih Rianung mengatakan, DPU telah melakukan persiapan antisipasi banjir sejak beberapa bulan lalu.

“Saat ini normalisasi saluran masih terus berjalan. Setidaknya sudah sekitar 32 titik yang dilakukan pembersihan,” katanya, Selasa (20/10/2020).

Dikatakannya, masalah utama yang dihadapi pihaknya adalah sampah. Menurutnya, penyebab utama banjir di Kota Semarang yaitu adanya sumbatan sampah maupun sedimentasi di saluran air.

Dia mengajak masyarakat untuk melakukan kerja bakti di lingkungan masing-masing setidaknya membersihkan saluran dari sedimentasi maupun sampah. Selain itu pihaknya juga berharap masyarakat tak lagi membuang sampah di aliran sungai.

“Kami harus dibantu masyarakat, terutama soal sampah. Sampah yang dibuang ke saluran itu bukan mengalir ke laut tapi masuk ke screen dan mengganggu kerja mesin pompa. Berakibat pompanya rusak, screen tertutup sehingga air membludak,” jelasnya.

Rianung melanjutkan, DPU juga menyiagakan sekitar 87 CCTV yang terpasang di rumah pompa. Begitu volume air meningkat, DPU bisa segera melakukan tindakan. CCTV tersebut dapat dipantau dari ruang kontrol DPU maupun Sitroom Pemkot.

“Pemasangan CCTV cukup efisien. Kami bisa memantau dari jauh. Kalau pompa belum dijalankan bisa terdeteksi,” ujarnya.

Dia juga telah membagi petugas ke dalam beberapa shift di setiap UPTD, agar bersiaga selama musim hujan datang. Ada beberapa wilayah yang menjadi perhatian DPU pada musim hujan, terutama di wilayah bawah antara lain Genuk, Jalan Gajah, Tlogosari, Muktiharjo, Simongan, Jalan WR Supratman.

Sementara antisipasi banjir di wilayah atas, sambung Rianung, pembersihan saluran juga dilakukan. Pihaknya menyiapkan penanganan banjir wilayah atas dalam jangka panjang, dengan membangun embung dan peningkatan tampungan saluran air.

Dia melanjutkan, penanganan banjir di Kota Semarang juga dibantu oleh Pemerintah Pusat, di mana saat ini normalisasi Sungai Beringin sedang dilaksanakan. Normalisasi BKT, BKB, Sringin dan Tenggang juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

“Pemerintah Pusat juga mau membangun pompa di Pasar Waru. Mudah-mudahan Desember selesai. Ada dua pompa kapasitas 1.000 meter per detik,” paparnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan, musibah banjir di Kota Semarang beberapa tahun terakhir memang mulai berkurang.

Pertama, luas genangan sudah berkurang sangat signifikan. Kedua, tinggi genangan yang semula bisa mencapai 1 meter kini hanya 20-30 sentimeter. Terakhir, lama genangan saat ini sudah bisa diantisipasi secara cepat.

“Dengan melihat realita, sekarang cukup signifikan. Langkah yang diambil pemerintah sesuai perencanaan RPJMD. Antara perencanaan RPJMD dan pelaksanaan teknis klop,” ujar Suharsono.

Meski banjir sudah turun signifikan, dia meminta Pemkot Semarang tetap mengantisipasi terjadinya banjir pada musim hujan tahun ini. Menurutnya, banjir di daerah barat sudah dapat teratasi sejak Banjir Kanal Barat (BKB) dilakukan normalisasi. Kemudian, daerah timur juga mulai teratasi seiring dilakukannya normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT), Sungai Sringin, dan Tenggang.

Hal yang menjadi perhatian yaitu munculnya banjir di wilayah atas, karena adanya alih fungsi lahan dari sebelumnya lahan hijau menjadi permukiman.

Baca Berita Lainnya

“Solusinya memang harus menyiapkan daya tampung saluran dan melakukan perbaikan yang bisa mencakup seluruh volume air. Ini jadi tuga PU dan dinas terkait lainnya untuk membuat perencanaan wilayah atas karena adanya alih fungsi lahan,” paparnya. (Mushonifin)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini