Bupati Kebumen Tegaskan Pemerintah Desa Harus Terbuka

Sosialisasi Program Getok Tular di Ruang Arungbinang

KEBUMEN (SigiJateng) – Era saat ini, masyarakat makin kritis dan menuntut keterbukaan pemerintah, baik tingkat desa hingga tingkat pusat.
Hal itu ditegaskan oleh Bupati Kebumen, KH Yazid Mahfudz, saat membuka sosialisasi Program Getok Tular Desa (Gerakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa) di Ruang Arungbinang kompleks Pendopo Rumah Dinas hari ini (13/8/2020).

Akibat pandemi Covid-19, sosialisasi dilakukan secara virtual, diikuti oleh camat dan kepala desa di Kabupaten Kebumen. Turut hadir dalam acara itu, Plt Asisten Sekda Y Rini Kristiani, Staf Ahli Bupati Amin Rahmanurrasjid, Kepala Dispermades P3A Frans Haidar dan sejumlah pejabat lainnya.

Bupati Kebumen, KH Yazid Mahfudz

“Kades harus terbuka masalah data, jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata Yazid Mahfudz, dalam sambutannya.

Keterbukaan informasi juga diamanatkan oleh UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagaimana dituangkan pula dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Menurut bupati, penggalakan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan. Sebab desa mengelola anggaran yang berasal dari Dana Desa (DD). Sehingga desa termasuk Badan Publik yang legal dan bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Tantangannya adalah masih ada pemerintah desa yang belum terbiasa memosisikan diri sebagai badan publik, bahkan banyak orang takut dengan keterbukaan,” ujarnya.

Adanya keterbukaan, lanjut Bupati, akan menciptakan ketenangan dan kenyamanan. Artinya dengan keterbukaan akan mengeliminasi kedatangan pemohon informasi. Sebab informasi itu sendiri sudah tersedia dan mudah
diakses oleh siapa saja.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi akan meminimalisir masalah-masalah yang terkait dengan sengketa informasi. Adanya transparansi dan akuntabilitas desa, terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Akselerasi pemberantasan KKN, serta optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

“Saya ingin mengingatkan bahwa kita selaku aparat pemerintah, baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa, sejatinya bertugas untuk selalu memberikan pelayanan publik yang terbaik,” tandasnya. (NURUL MU)

Baca Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here