BLORA (Sigi Jateng) – Puluhan Petani Desa Kapuan dan Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menolak beroperasinya tambang pasir darat. Penolakan disebabkan, lokasi tambang berada di tengah areal persawahan produktif.
Selain itu beroperasinya tambang pasir darat tidak ada sosialisasi kepada warga mulai dari awal sampai sekarang ini. Petani di dua desa kembali berkumpul di lokasi yang akan dijadikan tambang pasir darat, Senin (26/7/2020).
Mereka berjaga-jaga dan meminta kejelasan dari penanggung jawab. Namun tidak ada yang menemui mereka, dan alat berat sementara dihentikan agar tidak dioperasikan.
“Hari Sabtu, 25 Juni 2020 kemarin, tiba-tibat ekscavator didatangkan lagi. Baru berjalan hingga lahan bengkok, warga langsung menghentikan dan meminta untuk kembali,” kata Zamroni.
Perbuatan nekat penambang pasir darat memunculkan kecurigaan warga. Sebab, pada November 2019, warga sempat melakukan penolakan ketika alat berat tiba-tiba datang dan menerjang sawah untuk mengambil contoh material.
“Dulu sudah ditolak warga, tapi sekarang kembali lagi,” tandasnya.
Pernyataan tegas disampaikan Kusyanto, petani Desa Cabean. Ia meminta agar tambang pasir darat dihentikan.
“Yang kami inginkan tambang ditutup. Jangan beroperasi,” tegas petani yang mengaku sawahnya berada 100 meter dari lokasi tambang.
Alasan penolakan, selaian lokasinya berada di tengah sawah produktif, warga khawatir tambang pasir darat bakal meluas dan membuat longsor lahan sekitar.
“Pengairan jelas terganggu. Karena pasir dan batuan cadas sebagai penampungan air bakal dikeruk,” tegas Kusyanto.
Menurut dia, kedalaman galian bisa mencapai 30 meter di bawah permukaan tanah untuk mendapatkan kwalitas pasir yang bagus. Itu dia ketahui saat membuat sumur cubin untuk kebutuhan pengairan sawah.
“Saya sendiri tahu, karena dibawah tanah sawah saya terdapat pasir bagus untuk bahan bangunan,” ujarnya.
Kecurigaan warga juga diperkuat tidak adanya perangkat desa maupun pihal kecamatan di lokasi tambang pasir darat ketika alat berat datang.
“Saya juga tidak habis pikir kenapa dari desa saat seperti ini tidak ada. Dan dari kecamatan diam saja,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Kapuan, Hariyono, mengaku telah mengetahui aksi penolakan yang dilakukan warganya.
Menurutnya, masalah tersebut pernah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora pada 2019 lalu.
“Saya juga sudah sampaikan, bahwa kegiatan penambangan itu dari awal tidak pernah sosialisasi,” tandasnya.
Oleh karena itu, Hariyono menyadari dan memahami penolakan tambang pasir darat yang dilakukan warganya.
“Bagaimana pun juga, saya sebagai kepala Desa Ikut warga saya. Warga saya menolak,saya juga menolak,” tegasnya.
Baca Berita Lainnya
- Inilah 6 Enam Atlet Tenis Meja Jateng yang Dipersiapkan untuk PON XXI Aceh – Medan, Optimis Rebut 2 Emas
- Pemprov Jateng Beri Bantuan Keuangan Rp119,4 M untuk Jepara, Nana Sudjana: Gunakan dengan Optimal dan Transparan
- Gelar Silaturahmi Idul Fitri 1445 H, Dirut Semen Gresik Mengajak Perkokoh Sinergitas dan Kinerja yang Unggul
- Hadiri Peringatan Hari Jadi ke – 475 Jepara, Pj Gubernur Jateng Apresiasi Kinerja Pembangunan Pemkab Jepara
- Jelang Putusan MK Sengketa Pilpres, PDIP Jateng Ziarah ke Makam RA Kartini
Senada disampaikan Kepala Desa Cabean, Kismiati. Dia juga mendukung warganya untuk menolak operasi tambang pasir darat di wilayahnya. Apalagi masalah tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak karena lokasinya berada di lahan pertanian produktif.
“Tahun lalu kami pernah membuat berita acara penolakan,” tegasnya.(Agung)
