Begini Tanggapan Yoyok Sukawi Soal Mendikbud Izinkan Sekolah Tatap Muka

Anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi. ( foto aris syaefudin/sigijateng)

SEMARANG (SigiJateng) — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi lampu hijau kepada sekolah-sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka mulai awal tahun 2021 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Yoyok Sukawi meminta sekolah-sekolah untuk menjalankan instruksi pemerintah pusat yakni dengan menerapkan protokol kesehatan apabila sudah berani menggelar pembelajaran tatap muka.

“Kami di Komisi X berpesan kalau memang sekolah mau menggelar tatap muka, protokol kesehatan harus ketat dan disiplin. Tidak ada tawar menawar terkait hal itu. Sekolah harus menyediakan tempat cuci tangan, kamar mandi yang bersih, dan mungkin stok masker supaya keselamatan murid-murid dan guru menjadi hal yang diutamakan,” ujar Yoyok Sukawi di Semarang, Sabtu (21/11/20).

Jika pemerintah sudah memperbolehkan di awal 2021, maka dari sekarang sekolah yang sekiranya sudah berani harus mempersiapkan semuanya. Jadi di awal tahun sudah siap. Dinas Pendidikan di daerah juga harus memberi pengawasan. Selain itu, tetap meminta persetujuan dari orang tua wali murid dan tidak ada pemakasaan.

“Restu dari orang tua murid adalah syarat utama untuk pertemuan tatap muka. Semua pihak mengikuti instruksi dari pemerintah bahwa pembelajaran tatap muka sudah disetujui oleh pemerintah daerah, kepala sekolah, dan orang tua murid,” kata dia.

“Jangan ada pemaksaan dalam rencana pembelajaran tatap muka. Kalau memang ada orang tua murid belum setuju, sekolah juga harus tetap mempersiapkan pembelajaran secara virtual. Kapasitas kelas juga jangan melebihi 50 persen,” pungkas legislator asal Fraksi Partai Demokrat ini.

BERITA TERKAIT : Nadiem Izinkan Sekolah Tatap Muka

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengizinkan sekolah kembali menggelar Pembelajaran Tatap Muka mulai Januari 2021.

“Kebijakan ini berlaku mulai semester genap 2020/2021, jadinya mulai bulan januari 2021,” kata Nadiem Makarim di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Meski demikian, Mendikbud Nadiem menyatakan pembukaan sekolah diserahkan kepada pemerintah daerah yang mengerti betul kondisi pandemi Covid-19 di wilayahnya.  Pemerintah daerah adalah pihak yang paling mengetahui bukan pemerintah pusat, mengetahui kondisi dan kebutuhan dan keamanan situasi COVID di daerahnya sendiri. Apalagi kondisi dari setiap kecamatan atau kelurahan bisa sangat bervariasi satu sama lain.

“Pembukaan sekolah dilakukan untuk menyelamatkan anak Indonesia dari ketertinggalan pelajaran,” kata dia.

Kata Nadiem, jika akan membuka sekolah, pemerintah daerah juga harus mendapatkan restu dari pengelola sekolah dan orang tua murid. Jika orang tua masih belum yakin, maka anaknya bisa melanjutkan PJJ secara penuh.

“Jadi hak terakhir dari siswa individu, walaupun sekolahnya sudah mulai tatap muka, masih ada di orang tua,” tegasnya.

PJJ yang sudah berjalan sembilan bulan dinilai tidak efektif karena minimnya sarana prasarana pendukung seperti tidak adanya gawai dari siswa dan akses internet yang tidak merata, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Pemberian izin ini bisa saja secara serentak atau bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai diskresi kepala daerahnya mengenai mana yang siap mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah memenuhi semua checklist protokol kesehatan yang ketat,” pungkasnya. (aris)

Berita Terkini:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here