Bawaslu Teruskan Kajian Dugaan Pelanggaran Bupati Blora ke Mendagri dan KASN

Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Lulus Mariyonan, Sabtu (21/11/2020) (foto:agung/sigijateng)

BLORA (SigiJateng) – Bawaslu Kabupaten Blora meneruskan hasil penanganan dugaan pelanggaran terkait pembagian bansos korban angin puting beliung ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan KASN.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Lulus Mariyonan mengatakan, ada empat terlapor dari peristiwa pembagian bansos dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora di Dukuh Turi Desa Kutukan, Randublatung pada Selasa (10/11/2020).

Terlapor masing-masing adalah Bupati Blora-Djoko Nugroho, Camat Randublatung-Budiman, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Blora-Mulyowati. Dan Kasmiran simpatisan salah satu pasangan calon peserta Pilkada Blora Tahun 2020.

Diterangkan Lulus berdasarkan pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Blora pada Jumat (20/11) kemarin, terhadap 4 (empat) terlapor dalam kasus tersebut belum memenuhi unsur pidana dan belum cukup alat bukti.

“Kami telah lakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu terkait pembagian bantuan sosial korban angin puting beliung di Kutukan Kecamatan Randublatung. Hasilnya, unsur pidana pemilihan belum terpenuhi dan alat bukti belum cukup,” terang Lulus,  Sabtu (21/11/2020).

Ditambahkan Lulus Bawaslu Blora berdasarkan pleno anggota telah memutuskan meneruskan dugaan pelanggaran hukum lainnya ke Mendagri untuk Terlapor I, Bupati Blora Djoko Nugroho.

Dan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk Terlapor II, Budiman sebagai Camat Randublatung dan Terlapor III, Mulyowati selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Blora.

“Sesuai mekanisme penanganan pelanggaran Bawaslu, karena ada dugaan pelanggaran hukum lainnya, Bawaslu Blora rekomendasikan pelanggaran tersebut ke Mendagri untuk Bupati, dan KASN untuk ASN,” jelas Lulus.

Pelanggaran Bupati disebutkan berkaitan pelanggaran UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara ASN berkaitan pelanggaran UU 5/2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah 42/2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, dan Peraturan Pemerintah 53/2010 tentang disiplin PNS.(Agung)

Berita Lainnya:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here