Bawaslu Temukan Data Pemilih Bermasalah dan Pemilih Pemula Belum Terdaftar

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin sedang melakukan pengawasan pencoklitan di kecamatan Gunungpati. (Foto humas)

SEMARANG (Sigi Jateng) – Bawaslu Kota Semarang menemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat dimasukan dalam daftar pemilih untuk pilkada Kota Semarang 2020. Temuan ini terjadi pada hari akhir pemutakhiran data pada Kamis (13/8/2020) siang ini.

Nining Susanti, Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Semarang mengatakan bahwa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menemukan pemilih baru yang belum dimasukan sebagai pemilih, dan petugas kurang maksimal dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data penduduk jelang Pilkada Kota Semarang, 9 Desember 2020 mendatang.

“Tugas kami sebagai Pengawas Pemilu, memastikan pengawasan sudah sesuai dengan regulasi dan kebijakan lembaga. Oleh karena itu kami melakukan supervisi ke 5 kecamatan yang dinilai berpotensi rawan yaitu Gajahmungkur, Genuk, Tugu, Gunung Pati dan Banyumanik,” ujar Nining.

Menurut Nining, metode sampling minimal 20% dari setiap TPS yang dilakukan Pengawas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan cukup efektif dalam menemukan dan memastikan apakah benar setiap TPS didatangi oleh petugas dan dilakukan pencocokan data dari setiap warga penduduk yang didatangi.

“Masa Pengawasan tahapan 3, menggunakan metode sampling minimal 20 pemilih berbeda rumah per TPS dan 20% per Kelurahan dengan langsung mendatangi dari rumah ke rumah. Memang masih kami temukan meninggal dunia 238 pemilih, pindah domisili 181 pemilih, ganda 5 pemilih dan pemilih baru yang belum tercatat 17 pemilih yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Gayamsari , Semarang Utara, Candisari, Tembalang,” jelasnya

Lebih lanjut, Nining berharap agar dimasa akhir pencoklitan ini jajaran KPU sampai tingkat PPDP memastikan kembali bahwa tidak ada satupun warga Kota Semarang yang memiliki hak pilih tidak dilakukan pencoklitan. Karena menurutnya, sesuai aturan Undang-Undang maupun petunjuk teknisnya, bahwa setiap warga yang sudah berumur 17 tahun atau pernah kawin wajib mempunyai hak pilih.

“Secara berjenjang kami sudah melakukan saran perbaikan kepada jajaran KPU untuk segera ditindaklanjuti terkait temuan-temuan pengawas kami. Salah satu contoh misalnya ada pemilih yang tidak memenuhi syarat karena telah meninggal dunia atau ganda di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Panggung Lor dan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara,” tambahnya

Senada itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini mengingatkan potensi pelanggaran pidana dalam Pasal 177 sampai 178, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang juga menyisir penyelenggara dan warga negara yang sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam daftar pemilih.

Baca Berita Lainnya

“Secara normatif memang Undang-Undang mengatur itu, misal Pasal 178 Undang-Undang No 10 tahun 2016 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 24 juta. Artinya Undang-Undang mengatur betul hak setiap orang yang memang punya persyaratan sebagai pemilih,” ujar Naya. (Mushonifin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here