Bawaslu Kendal Pastikan Pilkada Kendal 2020 Tak Ada Sengketa

Rakernis Bawaslu Kendal dengan awak media, di salah satu objek wisata di Kota Kendal, Rabu (23/12/2020)

KENDAL (Sigi Jateng)- Meski proes pemungutan suara telah usai ditandai dengan rapat pleno hasil rekapitulasi perolehan suara oleh pihak KPU Kendal beberapa waktu lalu, namun sejumlah tahapan Pilkada Serentak 2020 belum dinyatakan selesai atau berakhir.

Hal itu terungkap saat Bawaslu Kabupaten Kendal kembali menggelar Rapat Kerja Teknis bersama awak media, dengan tema, “Giat Bawaslu Kabupaten Kendal pada Pilkada Tahun 2020” di salah satu objek wisata di Kota Kendal, Rabu (22/12/2020).

Rakernis dipimpin langsung Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal, Odilia Amy Wardayani, serta dihadiri Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi, Arief Musthofifin dan Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Achmad Ghozali dan Kordiv Penindakan dan Penyelesaian Sengketa, Firman Teguh Sudibyo.

Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Achmad Ghozali mengatakan, Kabupaten Kendal adalah peringkat satu Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) tingkat Jawa Tengah, dan peringkat keempat di Indonesia.

Ghozali menyampaikan, terkait pelaksanaan pengawasan, seluruhnya dituangkan dalam bentuk format. Dari format tersebut, tercatat ada 5.655 pengawasan yang telah dilakukan, pencegahan ada 14.565. Selanjutnya rekomendasi ada 18 dan saran perbaikan kepada pihak terkait ada 52.

“Dalam pelaksanaan kampanye, total ada 840 kegiatan yang dilaporkan baik kepada pihak kepolisian dan Bawaslu Kendal. Dan ini merupakan jumlah kampanye terbesar kali kedua di Jawa Tengah,” jelasnya.

Sementara itu, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Firman Teguh Sudibyo menyampaikan, terkait sengketa, sampai akhir pelaksanaan pilkada tidak ada sengketa.

“Penanganan pelanggaran pilkada 2020, sesuai data kami sebagai berikut. Untuk pelanggaran administrasi ada tiga, pelanggaran pidana pemilihan ada tujuh. Kemudian untuk pelanggaran kode etik nol, atau tidak ada pelanggaran, dan untuk pelanggaran netralitas ASN ada satu,” terang Firman.

Di tempat yang sama, Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi, Arief Musthofifin mengungkapkan, dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, bukan berarti selesai pelaksanaan tahapan pilkada.

“Jalan masih panjang. Karena kita harus menunggu, keputusan sidang Mahkamah Konstitusi, yang kalau tidak salah tanggal 23 Maret 2021. Nah untuk Kabupaten Kendal sendiri, sampai Minggu kemarin, bahkan sampai hari ini, tidak ada yang mendaftarkan ke MK terkait gugatan sengketa hasil pilkada,” jelasnya.

Arief pun memastikan, sampai besok pun tidak ada yang mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilkada Kendal. “Pasalnya batas waktu pendaftaran gugatan ke MK itu lima hari setelah rekapitulasi di tingkat Kabupaten,” tandasnya.

Alasan lain, lanjut Arief, di Kendal jumlah pemilihnya dibawah satu juta. Sesuai aturan, dengan jumlah penduduk 500 ribu – satu juta jumlah jiwa, selisih hasil satu persen yang dapat didaftarkan gugatan ke MK. “Sedangkan di pilkada Kendal, selisih antara paslon nomor urut satu dan dua ini 11,5 persen. Jadi ini seleisih yang cukup jauh,” imbuh Arief.

Maka dari itu, kemungkinannya situasi hasil pilkada Kabupaten Kendal sampai masa kedepannya ditetapkan sesuai yang direkapitulasi kemarin. “Jadi, dalam tahapan pilkada sampai dengan penetapan nanti, hasilnya sesuai dengan hasil dari rekapitulasi yang sudah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kendal kemarin,” pungkasnya. (Dye)

Baca Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here