SEMARANG (SigiJateng) – Bencana kekeringan sudah dirasakan ribuan warga di sejumlah daerah di Jawa Tengah dalam beberapa bulan terakhir. Di beberapa daerah di Jawa Tengah, bencana kekeringan menjadi bencana tahunan saat musim kemarau datang.
“Kami prihatin dengan adanya beberapa daerah yang mengalami kekeringan saat kemarau datang seperti sekarang. Daerah-daerah yang setiap tahun mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih antara lain Blora, Gobogan, Banyumas, Klaten, Wonogiri, Kebumen dan lain lain,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Windarto dalam Dialog Parlemen dengan Tema “Mengapa Kekeringan Masih Terus Terjadi di Jawa Tengah?” di Klub Merby Jalan MT Haryono Semarang Jumat (4/9/2020). Hadir juga sebagai pembicara Asisten Pemerintahan & Kesra selaku Plt Kalakhar BPBD Prov Jawa Tengah Sarwa Pramana, SH.
Menurut Yudi Indras, bencana kekeringan dan kekurangan air bersih adalah persoalan serius di Jawa Tengah. Apalagi, tidak hanya saat musim kemarau saja terjadi bencana, saat musim hujan beberapa daerah di Jawa Tengah juga mengalami bencana rawan banjir. Belum lagi di daerah-daerah pantai selatan juga rawan bencana tsunami, jika terjadi gempa bumi di tengah laut.
Mengatasi adanya bencana baik itu kekeringan atau banjir, menurut anggota Fraksi Partai Gerindra ini dibutuhkan kebersamaan oleh semua pihak, diantaranya pemerintah, DPRD, pengusaha dan masyarakat.
“Misal, pemerintah harus merencanakan program berkesinambungan untuk mengatasi bencana kekeringan. Dewan mendukung dari sisi penganggaran. Para pengusaha dan BUMN juga mengucurkan dana CSRnya. Sedang masyarakat mau merawat bumi ini, misal dengan merawat hutan agar tidak gundul dan tidak membuang sampah sembarangan,” kata Yudi.
Dikatakan Yudi, agar program berkesinambungan yang sudah disusun bisa berhasil, harus ada koordinasi antara pemerintah kota/kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jika berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi maka hasilnya tidak maksimal.
Pemkab /Pemkot sebagai pihak yang memiliki wilayah harus menginisiasi rencana program berkesinambungan itu. Selanjutnya, berkoordinasi ke pemprov dan pemerintah pusat agar mendapat support anggaran, mengingat anggaran Pemkab/Pemkot terbatas.
“Kalau Pemkab/Pemkot yang rawan kekeringan tidak membuat program berkesinambungan itu, maka Pemprov atau pusat juga tidak bisa mensuport anggaran. Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, Pemkab/ Pemkot yang punya kewenangan wilayah. Kami juga berharap, DPRD Kota/Kabupaten juga mau mendukung dengan penganggaran di APBD,” katanya.
DPRD Jateng, kata Yudi, sudah mendukung Pemprov Jateng dalam upaya-upaya mengantisipasi dan mencegah luasan terjadinya bencana kekeringan. Setidaknya, dari sisi anggaran yang jumlahnya juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya anggaran itu diharapkan agar program yang sudah direncanakan bisa terlaksana.
Bupati dan walikota yang wilayahnya menjadi langganan kekeringan agar mau memasukkan persoalan kekeringan sebagai program prioritasnya dengan mengalokasikan APBD, sampai persoalan bencana kekeringan atau banjir bisa benar-benar teratasi.
“Menjelang Pilkada seperti ini, harapan saya para calon kepala daerah yang maju di daerah rawan bencana, entah rawan kekeringan atau rawan banjir, rawan tanah longsor dan lain-lain, mau membuat visi dan misi tentang mengatasi bencana di wilahanya,” pungkasnya.
Sementara, Asisten Pemerintahan & Kesra selaku Plt Kalakhar BPBD Prov Jawa Tengah Sarwa Pramana, SH mengatakan, saat ini memang sejumlah daerah di Jawa Tengah sudah mengalami kekeringan, terutama daeah-daerah yang selama ini memang langganan kekeringan.
“Data kami, jumlah warga terdampak kekurangan terbanyak di Grobogan. Namun jika melihat luasa wilayah adalah Kabupaten Banyumas. Hanya, kemarau tahun ini adalah kemarau basah, jadi beda dengan tahun kemarin yang benar-benar panas dan lebih lama,” katanya.
Untuk mengatasi bencana kekeringan dan kekurangan air bersih, kata dia, Pemprov juga sudah mengalokasikan anggaran, diantaranya anggaran untuk droping air bersih. Selain juga mengalokasikan anggaran untuk program embung, irigasi dan lain-lain.
Berita Lainnya:
- Sempat Tuai Kontroversi, Aturan Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri Akhirnya Resmi Dicabut, Ini Penjelasannya
- H+5 Arus Balik Lebaran, Tercatat 280.312 Kendaraan Masuk Jakarta Melalui GT Kalikangkung
- Gelar Open House di Kepatihan, Ngarso Dalem Sri Sultan HB X Menyalami Lebih Dari 3000 Warga DIY
- Tim Resmob Polres Batang Sita Ratusan Botol Miras Ciu Siap Edar, 1 Tersangka Ditangkap
- Terbius Rayuan Akun Cewek Cantik di Facebook, Pria Grobogan Tertipu Rp 27 Juta, Ini Kronologinya
“Musim kemarau tahun ini, BPBD Jateng telah mengalokasikan 1.200 tangki air bersih untuk dikirim ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan air,” katanya.
Sarwa Pramana juga setuju agar Pemkab/Pemkot yang wilayahnya mengalami rawan kekeringan agar menyusun program yang berkesinambungan, yang kemudian dikoordinasikan kepada Pemprov Jateng.
(Adv)
