Pernikahan Anak di Jateng Memeningkat, Iin Minta Dispensasi di Perketat

Suasana dialog dengan nara sumber anggota Komisi E DPRD Jateng Tazkiyatul Muthmainnah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah Retno Sudewi, Kamis(15/10/2020). ( foto ist)

SEMARANG (SigiJateng) – Anggota Komisi E DPRD Jateng Tazkiyatul Muthmainnah menyayangkan angka pernikahan anak meningkat tajam pada saat pandemic-19. Salah satu sebabnya yaitu adanya perubahan undang-undang pernikahan, yakni dari UU No 1 tahun 1974 menjadi UU No. 16 tahun 2019.

“Perubahan aturan ini menjadi pemicu utama terjadinya peningkatan jumlah pernikahan di bawah umur,” kata dia saat menjadi nara sumber dalam acara Dialog Parlemen di Radio di Gedung Berlian DPRD  Jateng, Kamis (15/10/2020). Dialog degan teman “Fenomena Pernikahan Anak di Tengah Pandemi ini juga menghadirkan nara sumber Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah Retno Sudewi

Menurut dia, jika mengacu undang-undang pernikahan yang lama yakni UU No 1 tahun 1974 yakni usia menikah seorang wanita minimal 16 tahun dan lelaki minimal 19 tahun. Sedang menurut UU No 16 tahun 2019 batas usia pengantin wanita serendah-serendahnnya 19 tahun sama dengan usia lelaki.

Memang undang-undangnya seperti itu, kata Iin, kenyataanya banyak terjadi pernikahan  dengan usia pengantin belum genap 19 tahun dan juga mendapat surat sah KUA. Pasalnya ada celah bagi mereka yang usianya belum sampai 19 tetap melangsungkan pernikahan, yakni dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agam (PA) kabupaten / kota setempat.

“Data kami, secara nasional tahun 2019 terjadi pernikahan dengan jalur dispensasi hingga 23.700 kasus. Tahun 2020 ini yang mengajukan dispensasi nikah sudah 24.000 orang, dimana 97 persen dikabulkan. Harapan kami, hakim di PA bisa lebih selektif lagi saat mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah diperketat,” kata Iin.

Menurut politsi PKB ini, factor lain penyebab terjadinya penikahan anak yakni ekonomi, budaya dan agama. Banyak masyarakat yang merasa beban ekonomi keluarga berkurang saat anaknya sudah nikah, serta ada ketakutan disebut parawan tua bagi wanita yang tidak segera menikah saat usia sudah matang.

“Kalau karena agama, keyakinannya adalah mending segera menikah dari pada nanti berbuat zina, sebetulnya pendapat ini harus dilurukan. Karena menikah bukan satu-satunya solusi untuk menghindari zina. Ada cara lain seperti puasa, belajar, beraktifitas positif dan produktif, bekerja dan lain-lain,” terangnya.

Sebuah pernikahan yan disiapkan dengan matang akan lebih mudah mencapai tujuan yang keluarga maslahah.

Menurutnya, diantara alasan disahkannya undang-undang No.16 tahun 2019 adalah agar seorang laki laki dan perempuan saat melakukan pernikahaan benar dalam kondisi benar-benar siap, baik siap ekonomi, siap mental dan siap kesehatan. Pernikahan anak berpotensi besar meyebabkanya terjadinya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karenanya, lebih baik melakukan pernikahan saat usia sudah dewasa.

“Harapan saya, edukasi dan sosialiasi UU No 16 tahun 2019 ini harus lebih digalakkan. Karena memang masih banyak masyarakat yang belum tahu tahu undang-undang ini. Akibatnya, masih banyak yang melangsungkan pernikahan saat usia kurang dari 19 tahun,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah Retno Sudewi mengatakan, memang terjadi peningkatan pernikahan di bawah umur di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Peningkatan mencolok terjadi di Jepara, Kendal, Rembang, Demak dan Blora.

“Faktor utama terjadinya peningkatan angka karena perubahan aturan. Dulu 17 tahun bagi perempuan sudah termasuk dewasa, sekarang perempuan usai 18 tahun masih dinamakan anak-anak. Karena sekarang usai pernikahan lelaki dan perempuan minimal 19 tahun itu,” terangnya.

Sejauh ini, kata Retno, keberadaan UU No/ 16 tahun 2019 memang belum banyak diketahui masyarakat. Karenanya, masih banyak orang tua yang menikahkan anak-anaknya sebelum usia 19 tahun. Untuk menekan angka pernikahan di bawah umur 19 tahun, pihaknya akan lebih intensif dalam melakukan edukasi dan sosialiasi undang-undang itu, dengan mengusung slogan Pernikahan Sehati, yaitu pernikahan  sehat, terencana dan mandiri.

“Kami akan menggandeng semua pihak yang ada, anggota dewan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, kampus, ormas,  dan lain-lain. Kami juga sudah merancang kegiatan yang akan dilaunching bulan November. Kegiatan itu, intinya bagaimana agar orang tua mau menikahkan anak-anaknya ketika usianya sudah dewasa, yakni minimal 19 tahun,” terangnya.

Retno Sudewi mengatakan ada dampak positif dan negative dari pernikahan di bawah umur. Namun dampak negatihnya lebih banyak. (ADV)

Berita Lainnya:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here