SIGIJATENG.ID, Semarang – Komisi A DPRD Jateng merasa prihatin dan menaruh perhatian serius atas persoalan sengketa tanah yang menimpa SMAN 1 Slawi Kabupaten Tegal. Karena tanah yang ditempati SMAN 1 Slawi ini belakangan diketahui milik TNI AD. Jajaran Komisi A DPRD Jateng pun sudah berkunjung ke SMAN 1 Slawi, Selasa (13/8/2019).
Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Ali Mansyur HD meminta masyarakat, guru, dan siswa tidak perlu khawatir mengenai status aset tanah sekolah tersebut, yang belakangan diketahui milik TNI AD. Karena pemilik lahan masih sama-sama intansi pemerintah.
“Guru, siswa dan masyarakat jangan bingung. Galau. Tetap fokus saja pada kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini (sengketa laha.red) merupakan urusan Pemprov. Apalagi pemilik lahan juga instansi pemerintah. Tentu akan bisa diselesaikan dengan baik tanpa merugikan masyarakat,” kata Ali Mansyur, Rabu (14/8/2019).
Ali Mansyur menambahkan, pihak TNI AD tentu tidak akan bertindak gegabah, misalkan dengan melakukan penggusuran paksa. Kalau memang lahan itu akan digunakan oleh TNI AD, tentu akan ada pembicaraan-pembicaran serius antara Pemprov Jateng, yang menaungi SMAN 1 Slawi dan TNI AD.
“Mungkin persoalannya akan lebih ribet jika pemilik lahan itu adalah swasta,” terang politisi Partai Nasdem ini.
Dalam persoalan ini, kata Ali, Komisi A mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera menyelesaikan permasalahan pendataan aset daerah sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. “Diharapkan, langkah ke depannya ada mediasi sehingga dapat menjadi ‘win-win solution’ antara kedua Instansi terkait,” ucapnya.
Sementara, anggota Komisi A DPRD Joko Hariyanto menambahkan isu penggusuran yang dikhawatirkan masyarakat dan siswa itu, jika memang betul sepertinya tidak mungkin dilakukan seketika. Karena, peruntukan tempat tersebut didirikan untuk sekolah. Karenanya, adanya isu-isu penggusuran itu sebaiknya diabaikan saja.
“Tidak mungkin langsung ada penggusuran secara langsung. Toh, sekolah kan berkaitan dengan banyak pihak. Hal itu juga berkaca dari banyak kasus di daerah Jateng lainnya. Proses penyelesaiannya dengan jalur mediasi ke Instansi terkait,” kata Joko, politisi Partai Demokrat ini.
Pria yang akrab disapa Parjoko Haryanto juga meminta para guru dan siswa untuk tetap fokus dalam proses belajar mengajar. Apalagi, urusan ini juga tidaklah menjadi ranah para pengajar, namun ranah Pemprov Jateng.
“Harapan kami, persoalan ini bisa segera diselesaikan. Apakah memang nanti SMAnya harus pindah ataukah model tukar guling dan lain-lain. Namun apapun keputusan yang ada, agar dilakukan secara bertahap tanpa menggangu proses belajar mengajar di SMAN 1 Slawi,” ucapnya.
Dia menambahkan, tujuan kunjungan Komisi A DPRD Jateng ke SMAN 1 Slawi selain untuk menyerap informasi langsung dari pihak guru dan siswa setempat tentang status lahan dan juga isu-isu penggusuran, juga sekaligus memberikan motivasi dan arahan kepada mereka untuk tidak terpengeruh dengan isu-isu dan tetap fokus dalam proses belajar dan mengajar.
”Memang muncul isu akan ada penggusuran. Namun namanya isu, kan tidak jelas asal-usulnya. Persoalan ini yang akan menyelesaikan adalah Pemprov Jateng,” katanya.
Dihadapan anggota Komisi A DPRD Jateng saat berkunjung, Kepala SMAN 1 Slawi Mimik Supriyatin mengatakan selama ini pihaknya sering mendapat laporan mengenai isu-isu proses penggusuran dari sumber yang kurang jelas. Hal tersebut dapat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.
“Harapan kami, berharap Pemprov Jateng bisa membantu mediasi dan memberikan solusi terbaik supaya permasalahan seperti itu tidak muncul lagi pada tahun-tahun mendatang,” harap Mimik. (Aris/ADV)
