SIGIJATENG.ID, Semarang – Tarif Tol Trans Jawa dikeluhkan berbagai pihak karena mahal. Karena merasa keberatan, dalam beberapa hari terakhir ini, setelah tarif tol berlaku normal, jalan Pantura Pekalongan yang sempat agak lengang kini kembali dipadati truk. Kebijakan tarif tol baru tersebut dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kecil dan merugikan pengusaha.
Anggota DPR RI Komisi VI, Juliari Batubara mengatakan, kondisi sekarang ini ada perubahan yang sangat pesat terkait infrastruktur jalan tol. Kalau dulu dari Jakarta-Surabaya hanya dilayani jalan tol 20 persen, sekarang sudah 100 persen. “Dari 20 persen menjadi 100 persen, tentunya ada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun yang 80 persen itu,” ungkap Juliari Batubara usai melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Bendan Dhuwur, Gajahmungkur, Kota Semarang, Sabtu (26/1/2019).
Menurut politisi PDIP ini, karena adanya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah itulah yang menyebabkan mahalnya tarif tol. Sudah tentu biaya ini membutuhkan pengembalian. “Yang pasti begini, kalau kembali ke tarif lama sudah nggak mungkin,” kata Juliari Batubara.
Dia meminta agar pengusaha realistis menyikapi tarif tol tersebut. Apabila tarif tersebut dirasa memberatkan, Juliari menyarankan agar disampaikan ke Kementerian Perhubungan. Apakah tarif tol tersebut bisa dikaji ulang atau tidak.
“Itu wewenang Kementerian Perhubungan, karena itu ranahnya eksekutif. Kalau balik ke tarif lama jelas enggak mungkin, yang realistis lah. Dulu Jakarta–Surabaya tol hanya 20 persen, sekarang 100 persen sudah ada konkretnya,” ujarnya.
Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Jawa Tengah, Tony Winarno mengatakan, biaya antar logistik dari Semarang ke Surabaya melewati Tol Trans Jawa, harus merogoh kocek Rp 259 ribu untuk sekali jalan, sedang ongkos solar Rp 200 ribu sekali jalan. “Ongkos jalan tol lebih tinggi dibanding BBM,” katanya.
Dengan demikan, kata Tony Winarno biaya logistik jauh lebih mahal. Mestinya, adanya jalan tol bertujuan agar bisa lebih efektif. Bisa memangkas biaya, akses lancar, dan mendukung roda perekonomian. “Nah, ini malah menambah biaya. Dari segi bisnis jelas ini tidak menguntungkan bagi pengusaha logistik,” katanya. (Wahyu/Aris)
