Studi Banding BUMD, Komisi C DPRD Jateng Kunjungan Kerja ke Provinsi Kepulauan Riau

Jajaran Komisi C DPRD Jateng dipimpin Ketua Komisi C Asfirla Harisanto foto bersama dengan Kepala Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri Reny Yusnely, saat studi banding, Rabu (17/7/2019).

SIGIJATENG.ID – Komisi C DPRD Jateng melaksanakan studi banding tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (17/7/2019). Rombongan di pimpin Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto, SE.

Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto saat memberikan sambutan saat pertemuan.

Turut hadir mendampingi jajaran Komisi C,   Kabid Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Bangun Tintriyanti, Komisaris  PD Citra Mandiri Jateng (CMJT) Bona Ventura dan Direktur Umum & Keuangan M. Agung Suryatmaja serta perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ketua Komisi C Asfirla Harisanto mengatakan, provinsi kepulauan Riau dipilih karena memiliki banyak pelabuhan, ini sesuai dengan Jateng yang memimiliki 11 pelabuhan perikanan dan sedang gencar melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut. 

Jajaran anggota Komisi C DPRD Jateng saat acara pertemuan.

“Provinsi Kepri memiliki keunikannya tersendiri. Kepri sebagai wilayah yang didominasi kawasan laut atau sekitar 246 ribu km2 (wilayah daratan hanya 5 ribu km2),” kata politisi PDIP di depan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri Reny Yusnely beserta jajarannya.

Menurut politisi yang akrab disapa Bogi ini, Kepulauan Riau juga menjadinya satu-satunya provinsi yang karena karakteristik demografinya mengimpor hampir seluruh kebutuhan pangannya karena tidak memproduksi sendiri.   Namun disisi lain, Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki banyak potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Di Kepulauan Riau memiliki sumber daya alam mineral dan energi yang cukup besar dan sangat bervariasi, baik berupa migas maupun bahan tambang telah dimiliki Kepulauan Riau.

“Kondisi peraiaran yang besar sangat mendukung bagi pengembangan usaha budidaya perikanan di KEPRI mulai dari usaha pembenihan ikan, penangkapan ikan, pasar laut sampai pemanfaatan teknologi budidaya,” terang Asfirla.

Tetapi tidak menutup kemungkinan, kata dia,  untuk pengembangan di bagian daratannya untuk diolah menjadi lahan perkebunan maupun peternakan dengan kondisi alam yang cukup baik, sedangkan mata pencaharian utama penduduk di Kepulauan Riau bekerja sebagai nelayan.

Keadaan perekonomian dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau berjalan pesat antara lain pada sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor industry pengolahan, sektor keuangan, persewaan jasa serta sektor perdagangan,” katanya.

Anggota Komisi C Ahmad Ridwan menambahkan, Kepulauan Riau yang karakteristik demografinya mengimpor hampir seluruh kebutuhan pangannya karena tidak memproduksi sendiri, bisa menjadi peluang bagi Jawa Tengah, yakni  menjadi pemasok bahan pangan. Ini juga sekaligus membantu masyarakat Kepri agar semakin mencintai produk dalam negeri dan tidak tergantung dengan impor. 

“Kami dengar ada bawang India atau lombok thailand, padahal kita ini agaris lho,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Anggota Komisi C lainnya, Bambang Eko Purnomo mengatakan, kunjungan kerja  ini adalah untuk belajar dan sekaligus mencari peluang dan kesempatan. Peluang dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Setelah mendengar papar dari pihak Pemprov Kepri, ternyata, memang ada peluang dan kesempatan. Ini harus ditindaklanjuti sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Menguatkan hal itu, Komisaris CMJT Bona Ventura menambahkan, pihaknya juga pengin membahas detil kerjasama tersebut.  Apkah nantinya dengan Pemprov Kepri, BUMD kepri atau dengan Pemkot dan BUMD Kab/Kota. “Initinya, ini adalah peluang yang bisa kita tindak lanjut,” ujarnya. 

Sementara, Kepala BP2RD Kepri Reny Yusnely kepada rombongan Komisi C DPRD Jateng mengatakan, struktur pendapatan Provinsi Kepri sebagai provinsi yang baru (2002) masih didominasi dana perimbangan (62%). Sementara PAD dan Lain-lain Pendapatan masing-masing hanya menyumbang 33,6% dan 4,5%.  “Dari data kami, total pajak Daerah tahun lalu hanya Rp 1,1 triliun,” katanya. 

Reny melanjutkan, dalam rangka optimalisasi pendapatan pihaknya pernah menarget PAD dari sektor pelabuhan Rp 60 miliar, namun belum dapat direalisasi. 

“Kita punya banyak pelabuhan, ada bbeberapa pelabuhan samudra juga. Tapi itu dikuasai oleh PT Pelindo, yang lain-lain oleh Badan Pengelola Pelabuhan (BPP) Batam, tidak ada kontribusi dari mereka,” katanya. 

Dia justru tertarik dan ingin mendorong terjadinya kerjasama antar BUMD dalam pengadaan bahan pangan. Hanya saja, hal itu tidak dapat dilakukan dengan Pemprov Kepri, melainkan harus antar BUMD. 

“Saya sarankan dengan BUMD kota Batam dan Tanjung Pinang, nanti kita bantu hubungkan,” tuturnya. (aris/ ADV)  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here