SIGIJATENG.ID, Sragen – Warga Sragen menyuarakan aspirasinya agar Sekolah Menengah Atas (SMA) Sragen Billingual Boarding School (SBBS) kembali diaktifkan. Hal ini disampaikan pada perwakilan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Jumat (2/8/2019). Namun permintaan tersebut masih membutuhkan proses agar terwujud.
Perwakilan warga Rus Utaryono menyampaikan SMA SBBS punya masa gemilang dengan meraih banyak penghargaan dan prestasi. Namun sekarang karena regulasi SMA SBBS harus tutup sejak 2017 lalu.
”Dahulu anak saya sekolah disini, dan semua siswanya berhasil masuk ke universitas favorit yang diharapkan,” tutur mantan anggota DPRD Sragen ini.
Pihaknya menyayangkan jika aset pendidikan di SMA SBBS mangkrak. Dia menekankan aset pendidikan harus difungsikan. Apalagi pada saat ini dengan sistem zonasi banyak para siswa lulusan SMP di gemolong dcan sekitarnya yang kesulitan mendapatkan sekolah.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komite SBBS, Agung Purnomo pada perwakilan komisi E. Pihaknya meminta DPRD Provinsi jateng memfasilitasi hak warga negara untuk mendapat pendidikan.
”Tolong DPRD untuk fasilitasi hak anak-anak kami bisa mendapat pendidikan yang layak. Kami minta SMA SBBS untuk dihidupkan kembali. Mau nantinya disebut SMA SBBS atau nama lain kami tidak peduli, namun yang penting kami butuh sekolah negeri,” tandas Agung.
Dia menyatakan bahwa usulan agar mengaktifkan SMA SBBS sebenarnya sudah ada lampu hijau maupun dari Direktorat jendral (Dirjen). Demikian dukungan juga disuarakan sejak dari akar rumput. Warga sekitar sangat setuju jika SMA SBBS kembali membuka pendaftraran.
Namun sudah dua tahun ini diperjuangkan, belum ada tanda-tanda positif. ”Kami heran masalahnya dimana, kalau soal pengelolaan aset itu masalah kecil, jangan dibesar-besarkan. Jelas kalau ini semua milik negara digunakan untuk kemakmuran rakyat,” geramnya.
Joko Purnomo, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng menanggapi permasalahan itu. Sebelumnya DPRD Provinsi Jateng menerima tamu dari Sragen yang mengeluhkan SMA SBBS Gemolong yang ditutup.
”Warga Ingin dibuka kembali, karena sekarang kewenangan SMA ada di tingkat Provinsi. Kedatangan kami untuk menggali informasi terkait rencana SMA dibuka kembali,” tuturnya.
Informasi yang diterimanya awal berdiri dari TK sampai SMA merupakan sekolah negeri, namun menjalin kerjasama luar negeri. Yakni yayasan Pasiad dari Turki. Karena aturan dan pada saat itu ada gejolak dari politik dalam negeri Turki, berdampak ke SBBS.
Lantas dia menegaskan, selama sekolah negeri, harus diluruskan kalau sekolah negeri harus dibawah kewenangan pemerintah. Soal pembukaan kembali SMA SBBS, pihaknya siap membantu. ” Selama tidak melanggar aturan, akan kami dorong. Tapi tetap ada proses yang dilalui dan dikerjakan. Termasuk P3D (Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) juga akan kami kaji,” beber Joko, politisi PDIP. (santo),
