Minat Petani Jateng Ikut Program AUTP Minim, Dewan Minta Sosialisasi Dimaksimalkan

Dialog Parlemen dengan pembicara Sekretaris Komisi B DPRD Jateng dr. Messy Widiastuti, MARS dan Kepala Balai Pelindungan Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Jateng Ir Hirawati Prarastyani, MSi, disiarkan langsung di Radio JFM dan Rasika FM Semarang, Sabtu (13/7/2019) pukul 10.00 – 11.00.

SIGIJATENG.ID, Semarang – Program asuransi gagal panen bagi petani, bernama AUTP (asuransi usaha tani padi) yang dibuat pemerintah ternyata masih minim peserta, jauh dari target.  Padahal, program AUTP ini bertujuan untuk membantu kerugian petani di saat tanaman pertaniannya ternyata gagal panen. Pemerintah pusat dan Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran cukup besar melalui APBN dan APBD.

Minimnya petani yang mau memanfataan program AUTP ini mengemuka dalam  Dialog Parlemen disiarkan langsung di Radio JFM dan Rasika FM Semarang, Sabtu (13/7/2019) pukul 10.00 – 11.00. 

Sekretaris Komisi B DPRD Jateng dr. Messy Widiastuti, MARS

Dialog bertema ‘Antisipasi Dampak Kekeringan di Sektor Pertanian’ itu menghadirkan nara sumber Sekretaris Komisi B DPRD Jateng dr. Messy Widiastuti, MARS dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Ir Hirawati Prarastyani, MSi, Kepala Balai Pelindungan Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dengan pemandu dialog Veronika Rahardja.

Messy Widiastuti, MARS mengatakan, kekeringan mulai melanda di Jawa Tengah. Laporan terkini dari BPBD Jawa Tengah, tercatat 14 daerah di Jateng sudah mengalami krisis air bersih, dan empat daerah yang sudah mengajukan bantuan droping air bersih ke Pemprov Jateng. Padahal, saat ini belum sampai puncaknya kekeringan, diprediksi puncaknya kekeringan akan terjadi pada Agustus – Oktober 2019 mendatang.

“Dampak kekeringan ini memang luar biasa. Tidak hanya menimbulkan persoalan kekurangan air bersih saja di masyarakat, namun juga bisa mengancam pertanian, yakni gagal panen,” kata Messy, politisi PDIP ini.

Kepala Balai Pelindungan Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Jateng Ir Hirawati Prarastyani, MSi

Messy mengatakan, saat ini Pemprov Jateng sudah menyiapkan bantuan air bersih. Disisi lain, khusus bagi petani, pemerintah juga menyiapkan program asuransi AUTP. Hanya saja, sampai saat ini petani yang gabung menjadi perserta AUTP belum banyak.

“Data di Dinas Pertanian, petani yang ikut program AUTP masih minim. Tentu ini tidak boleh dibiarkan saja. Harus ada edukasi kepada petani. Pemprov harus lebih sunguh-sunguh dalam bersosialisasi,” katanya.

Diakui oleh Messy, selama ini memang sosialisasi program AUTP memang minim sehingga pesertanya juga minim. Namun pihaknya juga memakluminya. Karena, sumber daya manusia yang ada, seperti petugas dinas pertanian, ataupun penyuluh sangat minim. Apalagi, masyarakat juga belum bersahabat dengan program-program asuransi.

“Memang perlu kerja keras agar program AUTP ini bisa berhasil. Semua, eksekutif dan legislative harus melakukan sosialisasi. Selama ini, kalangan legislative juga sudah melakukan sosialisasi konstituen kami, agar  mau ikut program AUTP ini,” ucapnya.

Sementara, Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Jateng, Herawati Prarastyani menjelaskan, menjelang musim kemarau ini, petani diimbau untuk ikut program AUTP. Pasalnya, melihat dari tahun sebelumnya, banyak lahan petani yang gagal panen karena kekeringan.

Tahun ini, puncak kemarau diprediksi terjadi mulai Agustus-September. Di Jateng, ada 33 kabupaten/kota di Jateng yang berpotensi mengalami kekeringan.

Dia mengatakan, dari data yang ada, program AUTP ini pemerintah pusat lewat APBN menyediakan subsidi untuk 207 ribu hektare pertanian, tapi hingga Mei 2019 lalu, realisasinya baru 4.235 hektare, atau 2,05 persen. Sementara Pemprov Jateng melalui APBD mengalokasikan anggaran untuk 45 ribu hektare namun saat ini baru terserap 15 ribu hektare.

“Biaya premi asuransi itu Rp 180 ribu per hektare tapi petani hanya bayar Rp 36 ribu saja. Sisanya dibayar pemerintah. Jika mengalami gagal panen maka per hektarenya petani memperoleh Rp 6 juta,” paparnya.

Subsidi dari APBD dari Pemprov Jateng hanya dipetuntukkan bagi petani yang berada di zona merah kemiskinan dengan kepemilikan lahan maksimal 0,3 hektare.

Meski murah dan menguntungkan, tapi program ini tidak diminati. Alasannya, kata Herawati, sikap petani yang menganggap kurang pentingnya asuransi. Padahal, lanjutnya, premi yang dibayar murah karena sudah disubsidi oleh pemerintah.

“Mereka merasa tak mengalami kerugian. Padahal, kalau terjadi bencana seperti kekeringan atau kebanjiran, maka bisa di klaim dan memperoleh pengganti yang cukup besar,” terangnya. (aris/ADV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here