SIGIJATENG.ID, Sragen – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tinggal menghitung hari. Sebanyak 167 desa bakal menggelar pemilihan bersamaan pada Kamis (26/9/2019 . Pemkab diminta untuk hari coblosan libur lokal di Sragen. Dengan kebijakan itu, menargetkan jumlah pemilih agar maksimal, para karyawan diupayakan mendapat dispensasi.
Kepala Bagian Pemerintahan desa Sekretariat daerah (Kabag Pemdes Setda) Sragen Hiladawati Aziroh menyampaikan sudah ada komunikasi untuk dispensasi karyawan dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pihaknya yakin partisipasi masyarakat desa akan maksimal.
”Kita suadah membuat surat edaran kepada kepala OPD, perusahaan, maupun BUMD untuk memberi dispensasi atau ijin karyawan atau pegawai yang menggunakan hak pilih,” terang Wati kemarin.
Tidak hanya itu, pihak Pemdes juga sudah mengirim surat ke SMA/SMK bagi para siswa yang sudah memiliki hak pilih. Agar mendapat dispensasi mengikuti pesta demokrasi tingkat desa ini. ”Kita sudah bersurat pada dinas pendidikan provinsi untuk memohonkan dispensasi,” jelasnya.
Dalam prosesnya nanti pelaksanaan dimulai pukul 07.00-14.00 untuk pemungutan suara. ASN yang bertugas sebagai panitia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mendapat dispensasi sehari. Sedangkan bagi dispensasi memilih, diminta segera kembali melaksanakan tugasnya.
Soal perusahaan di Sragen, pihaknya menyampaikan cukup antusias. Justru perusahaan yang lebih dulu menanyakan dan meminta segera diberi surat edaran. Hal itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dari Perusahaan surat disampaikan melalu (Dinas Tenaga Kerja) Disnaker, untuk Sekolah melalui dinas pendidikan, sedangkan BUMD melalui bagian perekonomian setda Sragen.
Sedangkan Forum Masyarakat Sragen (Formas) menjelang pilkades Pemkab Sragen membuat libur saat pencoblosan serentak.
Divisi hukum dan HAM Formas Wahono mengatakan, dengan diberi libur, membuat pekerja pabrik maupun karyawan toko, PNS bisa memberikan hak suaranya .
“Dengan adanya libur, masyarakat diminta untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani dan tanpa paksaan maupun bujukan money Politic,” tandas Wahono. (santo)
