MUI Nilai Perda Miras Kabupaten Sragen Melempem

Pemusnahan miras di Polres Sragen. (Foto Santo/Sigijateng.id)

SIGIJATENG.ID, Sragen – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu adanya aksi dalam penegakan peraturan daerah (perda) tentang minuman keras (miras), yang sudah dimiliki Sragen.  Pasalnya, perda yang ada dinilai melempem, belum ada gebrakan yang berarti dalam penegakannya. Salah satu buktinya adalah masih seringnya dijumpai adanya miras yang ada dalam hajatan di berbagai tempat di Sragen. 

Masyarakat dan ulama bakal mendukung gebrakan dari Pemkab Sragen dan Polres Sragen dalam penegakan perda miras ini. Sekretaris MUI Sragen Muhammad Fadlan mengatakan, setelah perda itu dibuat, seharusnya juga harus segera ditegakkan. Sehingga bila ada hajatan yang menyajikan miras, maka hal itu harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Masyarakat harus diberi bukti tentang ketegasan aparat,” kata Fadlan, Rabu (28/8/2019). Aksi dan tindakan tegas itu perlu dan penting, karena bila dibiarkan maka nanti lama-lama aturan yang ada akan jadi mandul karena tidak ada tindaklanjut dan penegakannya. Bila sebuah aturan mandul, maka masyarakat akan menganggap enteng aturan itu. Selain itu penegakan perda miras tidak sebatas kepolisian saja, tetapi semua pihak harus bergerak bersama seperti legeslatif maupun Pemkab Sragen sendiri.

Fadlan mengingatkan, dalam ajaran agama, miras menjadi sumber awal dari sebuah tindak kejahatan atau hal-hal yang tidak baik. “Kalau perlu ada proses peradilan yang cepat, sehingga bisa menjadi salah satu terapi kejut di masyarakat, walau pun itu hanya termasuk tindak pidana ringan (tipiring),” katanya.

 Selain itu, dia juga menilai bila perda miras yang dimiliki Sragen juga masih memiliki kelemahan karena masih membuka ruang atau celah terhadap minuman beralkohol rendah yang bisa dijumpai di pasaran. Adanya ruang itu membuat aparat tidak bisa menindak tegas, namun meski demikian, hal itu bisa disiasati dengan menggunakan Undang Undang (UU) tentang Kesehatan untuk menjeratnya.
 

“Hal seperti itu meski tidak dalam cakupan perda juga harus tetap ditindak, sebab perda tentang miras yang dmiliki Sragen memang hanya mengatur tidak melarang,” tandasnya. Dia juga mengungkapkan, tindakan tegas juga harus dilakukan bila ternyata ada oknum tertentu yang terlibat dan bahkan menjadi beking terhadap terselenggaranya pesta miras tersebut.

Menurut Fadlan, sejak dulu MUI sudah memandang bila perda miras yang ada hanya tentang pengaturan bukan melarang. “Memang disitu perbedaan antara MUI dengan perda yang lahir dari Pemkab Sragen itu,” tegasnya. MUI juga mengimbau kepada semua ulama, kyai, ustaz, tokoh tokoh agama, guru ngaji agar menyampaikan secara tegas terkait perda miras dan larangan tentang miras, termasuk akibat-akibatnya. Fadlan menandaskan, pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan Kapolres Sragen terkait penegakan perda miras ini.

“Dalam waktu dekat ini kami dari MUI Sragen akan audiensi dengan Kapolres membahas masalah ini. Mendorong bersama-sama bersatu padu bersama aparat, masyarakat dan ulama menyapu bersih miras,” tegasnya lagi. Sementara itu Kapolres Sragen AKBP Yimmy Kurniawan mengimbau kepada masyarakat yang menggelar hajatan, agar tidak ada miras yang disediakan.

“Jika tetap ada, maka hal itu bisa ditindak karena melanggar peraturan, khususnya perda miras,” katanya. Selain itu, pihaknya juga sudah memerintahkan polsek jajaran agar melakukan sosialisasi terkait hal ini. Sekarang juga sudah ada petugas patroli keliling, yang bila mendapati adanya yang mengkonsumsi miras akan ditindak.(santo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here