Lahan Kumuh di Kendal Masih 79,41 Ha, Ini Yang Dilakukan Pemkab

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kendal, Noor Fauzie berikan pengarahan kepada peserta workshop program Kotaku Kabupaten Kendal Tahun 2019 yang digelar di Ruang Garuda Tirto Arum Baru Kendal, Rabu (21/8/2019). ( foto ist/sigijateng.id

SIGIJATENG.ID, Kendal – Dari luasan 153.58 hektar lahan kumuh yang tersebar di 14 desa/kelurahan di 4 kecamatan, hingga akhir 2018 dan awal 2019 ini target pengurangan luasan lahan kumuh di Kabupaten Kendal masih menyisakan seluas 79,41 hektar.

Guna memenuhi target pengurangan luasan lahan kumuh tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) terus berupaya melakukan pencapaian target hingga nol (0) persen.

Capaian target tersebut yakni guna mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 mengenai Kota Tanpa Permukiman Kumuh (KOTAKU) hingga di akhir tahun 2019 ini.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kendal, Noor Fauzie mengatakan untuk memenuhi pencapaian target 0 persen luasan permukiman kota tanpa permukiman kumuh tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif antara pelaku dan stakeholder.

“Dalam capaian target tersebut perlu dilakukan berbagai upacaya dalam rangka pengurangan kumuh dan juga mencegah tumbuh kembangnya wilayah kumuh baru di wilayah lain,” ucapnya saat memberikan  pengarahan workshop program Kotaku Kabupaten Kendal Tahun 2019 yang digelar di Ruang Garuda Tirto Arum Baru Kendal, Rabu (21/8/2019).

Fauzie menyampaikan, implementasi pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh diperlukan pemahaman dan ketrampilan yang memadai serta visi dan misi antara pelaku di pemerintahan, konsultan pendamping serta pihak swasta atau kelompok peduli dan masyarakat di lokasi sasaran.

“Salah satu upaya yakni menyamakan pemahaman dan visi, agar pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh ke depan lebih efektif dan sinergis. Maka diperlukan penguatan-penguatan di berbagai aspek, di antaranya konsolidasi dan penguatan pemahaman pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman),” terang dia.

Ia menegaskan, pentingnya pemahaman dan semangat Satu Data, Satu Peta dan satu Perencanaan serta adanya komitmen bersama dalam rangka memanfaatkan peluang penanganan Kawasan kumuh skala kawasan 2020 maka dapat dicapai.

“Untuk itu pencapaian ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, tidak hanya mengerahkan sumberdaya pada satu sektor saja, melainkan harus melibatkan sebanyak mungkin pelaku dan sektor baik vertikal maupun horizontal melalui platform kolaborasi,” tegas Fauzie.

Pihaknya berharap dan meminta kepada tim Korkot Kabupaten Kendal agar bisa mengawal capaian pelaksanaan kegiatan. “Kepada para pendamping program Kotaku, agar mengawal capaian pelaksanaan kegiatan di wilayah dampingannya, sehingga di tahun 2020 Kabupaten Kendal bisa melaksanakan penanganan kumuh skala kawasan serta terbebas dari kawasan kumuh,” harapnya. (Dye)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here