SIGIJATENG.ID, Solo – Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI akan mengawal seluruh kepala daerah di Jawa Tengah (bupati dan wali kota) guna mendongkrak pendapan asli daerah yang selama ini dinilai sangat minim
Hal itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada bupati dan walikota se-Jawa Tengah di Solo Jumat (22/2/2019). Hadir dan memberikan pengarahan pula Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, pihaknya akan aktif terjun ke pemerintah daerah agar Pendapatan asli daerah (PAD) meningkat hingga lima kali lipat. Saat ini pendapatan asli daerah sektor pajak, khususnya di pemerintah kabupaten dan kota hanya berkisar 20 persen dari potensi yang dimiliki.
“Prinsipnya kita pengin tahu berapa transaksi pajak yang dilakukan. Kami menduga pajak daerah dari empat sektor utama yang masuk baru 20 persen,” kata Adlinsyah.
Empat sektor utama tersebut adalah pajak hotel, hiburan, retribusi dan parkir. Untuk optimalisasi pendapatan daerah tersebut, kata Adlimsyah, harus dilakukan otomasi atau penggunaan teknologi informasi dalam penarikan pajak. Selain itu, Adlimsyah juga mendorong seluruh daerah untuk punya e-budgeting dan e-planning.
“Kalau penarikan pajak pakai alat atau teknologi, penerimaan pendapatan asli daerah akan naik hingga empat kali lipat. Itu caranya kita untuk menghindari kebocoran penerimaan pajak. Batam misalnya, baru 400 alat dipasang dalam dua bulan, pendapatannya naik 4 kali lipat,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kelola keuangan di Jawa Tengah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota sudah semakin baik. Salah satunya dibuktikan dengan status A yang diberikan oleh KemenPAN RB pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Jateng.
“Kita masih mencoba mendorong untuk bisa melihat Yogyakarta. Yakni keseriusan perbaikan sistem. Hari ini transparansi diberlakukan semakin baik, teknologi informasi menggampangkan kerja kita. Tapi godaan kita masih ada,” katanya.
Untuk optimalisasi pendapatan daerah sektor pajak, Ganjar mendukung penuh penggunaan sistem teknologi. Menurutnya penggunaan non cash dalam perpajakan akan mereduksi penyimpangan-penyimpangan oleh oknum.
Saat ini berbagai layanan online telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya Sakpole, aplikasi untuk pembayaran pajak kendaraan. Ganjar berharap pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah menerapkan hal serupa pada kantong-kantong pajak.
“Karena potensi pajak di kebupaten kota sangat besar, dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, retribusi hingga parkir. Kalau ini semua penarikannya di otomasi kan luar biasa,” katanya. (wahyu)
