Keren, 1.701 Penerima Bansos PKH Mundur karena Malu, Rembang Raih Penghargaan

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin dan Bupati Rembang Abdul Hafidz ( foto infokomjateng/sigijateng.id)

SIGIJATENG.ID, Rembang –  Sebanyak 1.701 penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Rembang  mengundurkan diri, alias tidak bersedia menerima lagi bansos tersebut, pada bulan Juni  2019. Sebagian besar alasan mereka adalah malu karena rumahnya dipasang tulisan keluarga miskin padahal dalam kenyataanya tergolong bukan miskin.

Ribuan penerima PKH yang ‘mendadak’ mengundurkan diri juga tidak lepas dari terobosan yang dilakukan Pemkab Rembang bersama kepolisian setempat, yang memasang tulisan keluarga miskin di rumah mereka. Ini dilakukan karena realitas di lapangan banyak keluarga yang mampu ternyata masih mau menerima bansos PKH sehingga datanya menggelembung.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang Sri Wahyuni mengatakan, setelah ada pergerakan masif, per Mei 2019 sebanyak 1.701 penerima PKH yang mengundurkan diri, hal tersebut menunjukkan jumlah bantuan penerima PKH yang tidak tepat sasaran terus berkurang. Meski demikian masih terdapat 34 ribu lebih penerima PKH di Rembang.

“Jatah penerima PKH yang mengundurkan diri dapat diisi oleh calon penerima yang baru, yang lebih memenuhi syarat dan benar-benar warga miskin. Pengusulan penerima bantuan PKH didahului dari tingkat desa, melalui validasi Pusat Data Terpadu atau (PDT). Jika dapat masuk kedalam PDT dapat diusulkan masuk PKH,” kata Sri Wahyuni.

Mengenai komponen atau persyaratan penerima program keluarga harapan, masih sama. Yakni, ibu hamil dan menyusui, Lansia, kemudian anak usia 0-6 tahun, anak usia SD, dan MI sederajat,  SMP dan SMA sederajat, atau anak sampai usia 21 tahun belum selesai wajib belajarnya.

“Harus memenuhi kriteria keluarga miskin. Harus tervalidasi menjadi keluarga miskin di desa. Kalau itu mungkin bisa masuk dalam inclusion error artinya ada kesalahan data, memang dia itu mampu tetapi masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT). Kemudian kalau memang dia mampu harusnya mengundurkan diri,” tambah Sri Wahyuni.

Salah satu penerima bansos PKH, Martinah warga Desa Kecamatan Pamotan yang mengundurkan diri mengaku sempat kaget saat ia ditetapkan sebagai penerima PKH. Alasannya, tiap kali ada bantuan sosial dari pemerintah tidak pernah dapat. Tapi entah kenapa, saat diluncurkan program PKH namanya justru tercantum dalam daftar penerima.

Dana yang diperoleh Rp 500 ribu per tiga bulan digunakan untuk menopang biaya sekolah anaknya yang duduk di bangku SMP. Tapi tahun ini Martinah mundur dari PKH, karena salah satu anaknya sering meminta agar tidak lagi menerima bantuan tersebut, alasannya masih ada warga lain yang lebih berhak. Apalagi kondisi ekonomi keluarganya termasuk kategori mampu.

“Saya mendapatkan undangan dari desa untuk bantuan PKH. Awal mulanya saya gak percaya karena saya gak ada anak sekolah udah lulus SMK. Yang ngasih undangan bilang udahlah ke kantor desa. Saya dapat PKH tahun 2017, dan mengundurkan diri tahun 2019,” bebernya.

Kecamatan Pamotan menjadi daerah paling banyak terdapat penerima PKH tidak tepat sasaran yang mengundurkan diri. Yakni 681 keluarga. Bahkan kabupaten Rembang meraih penghargaan dari kementerian sosial, dengan jumlah penerima PKH mundur tertinggi se Jawa Tengah tahun ini.

Jumlah penerima PKH yang mundur diprediksi akan semakin bertambah/ seiring dengan upaya-upaya ekstrim yang diterapkan Pemkab setempat dan Pihak Kepolisian. (rizal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here