Kalah Dua Suara, Pendukung Calon Kades Ngadu ke DPRD Sragen

Warga Desa Brangkal yang datangi DPRD Sragen, Senin (30/9/2019). (fot santo/sigijateng.id)

SIGIJATENG.ID, Sragen– Sejumlah warga Desa Brangkal, Kecamatan Gemolong, menggeruduk DPRD Sragen, Senin (30/9/2019). Mereka adalah pendukung salah satu calon kepala desa yang kalah tipis tipis dalam Pilkades serentak, yang hanya selisih dua suara. Mereka wadul ke dewan karena merasa dicurangi pihak panitia Pilkades sehingga kalah tipis.

Dalam Pilkades tersebut, calon petahana yakni Suratmin mendapat 835 suara. Sedangkan penantang Joko Suramto memperoleh 833 suara. Menilai kinerja panitia pemilihan kepala desa buruk, lantas tim sukses Joko Suramto mencari keadilan dan menuju DPRD Sragen. Tim sukses diterima Komisi I DPRD Sragen untuk menyampaikan keresahannya.

Manager Tim Sukses Jumadi menyampaikan ada keluhan soal dugaan warga KTP ganda yang bisa memilih. Dia mendapat kabar selain di Desa Brangkal, nama orang yang memiliki KTP ganda ini juga terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe. Ada pula indikasi warga pemegang KTP Jakarta yang bisa memilih. Selain itu ada 14 orang warga yang tidak memiliki undangan sehingga tidak menggunakan hak pilih.

”Tuntutan kami cuma 14 orang yang punya hak itu bisa mencoblos. DPT
dan DPS kami dari tim sebelumnya tidak pernah diberi,” ujarnya.

Terkait keluhan warga ini wakil, Komisi I DPRD Sragen Inggus Subaryoto meminta agar panitia dihadirkan pada audiensi berikutnya Senin (7/10/2019) mendatang. ”Kami minta keterangan ke panitia.  Sementara kita break dulu, akan ada sesi selanjutnya” terang Inggus.

Dia menyampaikan sesuai ketentuan peraturan bahwa panitia dibentuk BPD, bukan dibentuk kepala desa yang lama.  Selain itu jika ada warga Jakarta punya hak pilih di Desa Brangkal, dan tudingan warga memiliki kependudukan ganda akan ditelusuri pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dispendukcapil).

Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekretariat
Daerah (Setda) Sragen Hiladawati Aziroh menjelaskan belum ada laporan
yang masuk soal aduan penyelenggaraan pilkades. Dia menyampaikan aduan keberatan diberi waktu tiga hari setelah penetapan atau Selasa
(1/10/2019) ini.

”Laporan aduan tiga hari aktif setelah penetapan, atau 1 Oktober, sedangkan penyelesaian 30 hari. Pelantikan rencana digelar 27 Desember 2019,” ujarnya. (santo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here