Jelang Batas Akhir Relokasi, Komisi B DPRD Kota Semarang Sidak Pasar Peterongan

Komisi B DPRD Kota Semarang sidak Relokasi Pedagang di Jalan Peterongan Raya belakang Pasar Peterongan didampingi Dinas Perdagangan dan Kepala Pasar Peterongan (Mushonifin/sigijateng.id)

SIGIJATENG.ID, Semarang – Sejumlah 410 pedagang di sebelah barat dan timur Jalan Peterongan Raya (belakang pasar peterongan) akan direlokasi oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang. Hal ini dilakukan untuk melakukan penertiban di Jalan Peterongan Raya.

Menanggapi hal ini, Komisi B DPRD Kota Semarang melakukan sidak di Pasar Peterongan pada Rabu (11/12/2019). Sidak ini didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan Favrata Sadiman dan Kepala Pasar Peterongan, Setyo Utomo.

Sebelumnya, pada tanggal 4 November 2019, perwakilan pedagang pasar peterongan yang didampingi oleh Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Pasar Peterongan melakukan audiensi dengan Walikota Semarang. Dari audiensi itu melahirkan kesepakatan para pedagang yang menempati badan jalan Jl.

Peterongan Raya bersedia melakukan relokasi secara mandiri hingga tanggal 19 November dengan syarat tidak ada penggusuran paksa. Namun dari pantauan yang dilakukan di lapangan, belum semua pedagang melakukan relokasi mandiri hingga tanggal 11 Desember ini.

Setyo Utomo, Kepala Pasar Peterongan mengatakan Pemerintah Kota Semarang ingin menertibkan Jalan Peterongan Raya, pihaknya sudah mengupayakan penataan agar tempat baru untuk relokasi layak untuk berdagang dan dikunjungi pembeli.

“Sebelumnya kami sudah menawarkan tempat di Wonodri, Dargo, Sisimangaraja, Bulu, dan Banyumanik. Para pedagang menginginkan untuk tetap berdagang di Peterongan, akhirnya kita lakukan penataan dan kami bangunkan tempat baru di lantai dua bagian belakang,”ujarnya.

Anik, salah satu pedagang yang direlokasi, mengatakan pihaknya siap pindah tempat dengan syarat ada ketegasan dari pemerintah Kota Semarang untuk menyeterilkan secara keseluruhan tanpa pandang bulu (antara pedagang pagi, siang, dan malam) seperti hasil audiensi dengan Walikota pada 4 November lalu.

“Kami meminta ketegasan dari pemerintah Kota Semarang untuk tidak tebang pilih dalam merelokasi pedagang, karena selama ini yang direlokasi baru yang sebelah barat jalan dan yang berdagang di siang hari, sementara yang berdagang malam dan pagi hari serta yang di sebelah timur jalan belum direlokasi,”ujarnya.

“Kami bersedia direlokasi jika sisi timur juga direlokasi, termasuk yang pedagang malam dan pagi,” tegasnya.

Menurut Anik, di lokasi yang baru ini minim pembeli sehingga barang jualannya takut tidak laku.

“Itulah mengapa kami belum mau pindah,” ujarnya.

Pedagang lain yang juga direlokasi, Waginah, mengatakan yang menjadi kendala utamanya adalah instalasi air, terutama untuk para pedagang ikan, dan daging.

“Hampir semua fasilitas kurang, terutama air,”ujar Waginah yang juga berdagang ikan.

Wati, pedagang daging yang lain juga mengamini apa yang dikeluhkan oleh Waginah.

“Untuk sejumlah 244 pedagang, instalasi air yang ada sama sekali masih kurang,”tegasnya.

Rois, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar Dinas Perdagangan mengatakan bahwa kendala yang dikeluhkan pedagang seperti instalasi air, sedang diupayakan untuk segera bisa dimanfaatkan.

“Ukuran lapak yang disediakan seluas 1 x 1,5 meter sesuai dengan aturan perda. Panjang bangunan baru ini panjangnya sekitar 320 meter dan lebar sekitar 7 meter. Dengan pedagang yang akan direlokasi sejumlah 244 orang, ukuran 1×1,5 meter saya kira cukup,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Pasar Peterongan, Isti Jani meminta ketegasan Pemerintah dan aparat, dalam hal ini Satpol PP untuk lebih tegas dalam menertibkan para pedagang yang memakan badan Jalan Peterongan Raya.

“Karena pedagang-pedagang yang akan direlokasi itu jika tak ada ketegasan mereka akan tetap berada di badan Jalan Peterongan Raya,”ujar pedagang kuliner di pasar Peterongan ini.

Isti mengatakan bahwa para pedagang itu memang meminta Lapak yang luas. Untuk masalah instalasi air dan akses jalanpun sebenarnya menurut Isti cukup layak.

“Mereka sebenarnya meminta lapak yang luas, tapi karena luas pasar peterongan tidak begitu luas maka agak sulit juga menyediakan lapak yang luas di atas 2 meter persegi. Terkait dengan instalasi air dan akses jalan di tempat relokasi sebenarnya sudah ada, airpun tinggal menyambungkan ke instalasi yang sudah tersedia”tambahnya.

Sebenarnya para pedagang yang akan direlokasi itu sudah ditawarkan tempat oleh Dinas Perdagangan di Pasar Bulu, Wonodri, dan Dargo Banyumanik namun mereka menolak.

“Resikonya jika masih di pasar Peterongan ya tempatnya memang tidak bisa luas seperti yang mereka minta. Kami dari PPJP-pun sudah membantu untuk tetap dibuatkan tempat baru dengan penambahan lanta dua itu.

Sosialisasi relokasi sudah sejak lama, mungkin sudah ada sepuluh kali sosialisasi, tapi memang baru kali ini pemerintah Kota tegas. Lebar Jl. Peterongan Raya sebenarnya mencapai 6-7 Meter, cukup untuk lalu lalang mobil, dan itu memang akan digunakan sebagai arus lalu lintas kedepannya,”tutup Isti.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fravarta Sadiman mengatakan pihaknya berusaha melaksanakan kesepakatan rapat dengan Komisi B DPRD Kota Semarang untuk membenahi tempat relokasi agar layak.

“Pembahasan yang kami lakukan dengan Komisi B adalah membenahi tempat relokasi agar layak dahulu. Kita bisa lihat sendiri tempat relokasi ini sekarang sudah bersih, sudah diadakan pengecatan dan siap ditempati.

Kami juga sadar masih ada beberapa kekurangan yang dikeluhkan para pedagang, kami akan terus lakukan pembenahan, tapi kami meminta itikad baik dari pedagang untuk masuk terlebih dahulu agar semua persoalan bisa diselesiakan satu persatu.

Para pedagang juga sudah mendapat nomor lapak yang sah menjadi miliknya, hanya tinggal menempati saja. Total pedagang yang akan direlokasi berjumlah 410 orang, sementara yang sudah terrelokasi 244 orang,”ujar Sadiman.

Juan Rama, Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang mencoba menenangkan para pedagang yang akan direlokasi dengan menawarkan dialog. Pihaknya tetap mengingatkan pedagang agar mau direlokasi agar tidak mendapat penggusuran paksa dari satpol PP karena Kamis (12/12/2019) Satpol PP akan datang.

Pihaknya menawarkan waktu seminggu untuk para pedagang segera berpindah ke lantai dua bangunan baru yang dikhususkan untuk pedagang yang direlokasi.

“Ya coba segera pindah saja dulu, maksimal seminggu, nanti bisa digusur Satpol PP,” ujar anggota dewan dari fraksi PKB ini di hadapan para pedagang.

Anggota Komisi B yang lain, Melly Pangestu mengatakan dirinya sepakat jika upaya relokasi ini dilakukan dengan tegas agar segera ada kepastian mengenai nasib para pedagang.

“Masalah ini kalo dibilang simple ya simple kalo dibilang kompleks ya kompleks karena berkaitan dengan orang mencari makan. Tapi kalo memang harus dipertegas ya segera ditegasi saja, jika hasil dari audiensi tanggal 4 November itu sepakat untuk relokasi ya harusnya segera lakukan relokasi. Dan jika tidak ditertibkan secara langsung ya akhirnya tawar-menawar terus, jika para pedagang sudah bersedia direlokasi ya sudah segera saja,” jelas politisi PSI ini.

Di akhir, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Susilo, menjelaskan bahwa problem sulitnya merelokasi pedagang di Jalan Peterongan Raya karena terjadi kecemburuan sosial. Para pedagang mengira tidak semua pedagang direlokasi sehingga mereka takut pelanggan setia mereka enggan membeli di lapak mereka yang terletak di lantai dua karena aksesnya lebih mudah di pinggir jalan.

“Problemnya adalah kecemburuan sosial karena masih ada pedagang yang masih berdagang di badan jalan, sehingga pedagang yang sudah mendapat tempat yang baru justru turun kembali berdgang di badan Jalan Peterongan Raya,” ujarnya. (mushonifin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here