SIGIJATENG.ID Semarang – Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang bikin pusing orang tua kurang mampu saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 lalu direspon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dengan akan menghapusnya pada PPDB 2019. Saat ini Pemprov Jateng sedang menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) tentang hal itu.
Hal tersebut ditegaskan saat acara Dialog Interaktif Mas Ganjar Menyapa di Puri Gedeh, Selasa (8/1/2019).
Ganjar Pranowo menerangkan jika Pergub terkait PPDB sedang dibahas dan tengah disosialisasikan kepada masyarakat di 13 cabang Dinas Pendidikan di seluruh Jawa Tengah.
“Kita pastikan akan dihapus. Meski SKTM dihapus, siswa miskin jangan khawatir. Siswa miskin kami pastikan tetap bisa sekolah dan dibiayai oleh negara, minimal 20 persen dari aturan Permendigbud. Itu minimal, jadi masih bisa lebih dari itu,” tegas Ganjar Pranowo.
Namun lanjut dia, siswa miskin tidak bisa lagi memilih sekolah sesuai keinginannya. Sebab saat ini, proses penerimaan hanya berdasarkan jalur nilai dan prestasi akademik, bukan lagi jalur miskin.
“Kami jamin siswa miskin tetap bisa sekolah, namun mohon maaf anda tidak bisa sekolah sesuai keinginan, silahkan sekolah sesuai tempat sesuai nilai dan prestasi akademikmu, nanti negara akan memberikan biaya,” tegasnya.
Pemprov Jateng telah menambah bantuan untuk siswa miskin dari Rp 700 ribu per anak menjadi Rp 1 juta per anak.
“Jumlah itu akan terus kami tingkatkan, jadi penghapusan SKTM ini jangan membuat orang tua siswa yang benar-benar miskin menjadi resah. Kami akan tetap menjamin anak miskin bisa sekolah di Jawa Tengah,” tegas Ganjar.
Ganjar menerangkan, maraknya kasus SKTM palsu pada penerimaan peserta didik baru tahun lalu memang menjadi alasan penghapusan SKTM. Sebab menurut dia, adanya SKTM membuat dunia pendidikan tercoreng dengan tindakan-tindakan demoralisasi para orang tua calon siswa, di mana yang kaya mengaku miskin hanya demi bisa menyekolahkan anaknya di sekolah favorit.
Selain penghapusan SKTM, Pemprov Jateng lanjut Ganjar juga akan terus meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di Jawa Tengah. Nantinya, tidak ada lagi sekolah terfavorit karena semua sekolah akan dijadikan favorit.
“Akan kami perbaiki semuanya, baik dari segi metode belajar mengajar, sarana pendukung minimal serta tenaga pengajar yang profesional. Guru-guru sekolah pinggiran bisa saja disekolahkan ke luar negeri untuk menambah pengalaman, serta guru-guru berprestasi akan disebar di beberapa sekolah agar terjadi pemerataan,” terangnya.
Terkait Pergub PPDB, Ganjar menerangkan jika saat ini sedang dibahas dan akan dicocokkan dengan Permendigbud yang juga sedang ada perubahan. Selain itu, upaya yang saat ini dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada wali murid, Kepala Desa, Dinas Sosial, Kepolisian serta masyarakat luas mengenai hal tersebut.
“Karena Permendigbud juga sedang ada penyusunan draft, maka kami minta agar nantinya jika ada sesuatu yang bersifat lokalitas, maka kami akan mendorong Permendigbud mengatur yang umum saja, sementara lainnya diatur dan disesuaikan dalam Pergub,” pungkasnya. (Aris/zal)
100 20
