SIGIJATENG.ID, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Launching Tandatangan Elektronik (TTE) dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Gedung Gradhika Komplek Gubernuran Jalan Pahlawan Kota Semarang pada Rabu (11/12/2019).
Dalam acara ini juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan Gojek Indonesia tentang layanan aduan terintegrasi dan penandatanganan MoU tentang penggunaan ekonomi digital dalam pembangunan Jawa Tengah dan aduan masyarakat.
Dalam acara yang diikuti oleh kurang lebih 500 tamu undangan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan penghargaan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi kepada beberapa Kabupaten dan Kota di antaranya Semarang, Solo, Pekalongan, Purworejo, dan Banyumas. Penghargaan diberikan oleh Penjabat Sekda Jateng, Herru Setiadhie yang mewakili Gubernur Jawa Tengah yang berhalangan hadir.
Undangan yang hadir antara lain berasal dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jateng, DPRD Jateng, Forkominda Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten/Kota se Jateng, Gojek Indonesia, BUMN dan BUMD Jawa Tengah, Komisioner KIP Jawa Tengah, Komisioner KPID, Rektor Universitas Diponegoro, Para Pemenang Kompetisi Ino-vasi, Direktur Pattiro Jawa Tengah dan Media Massa.
Penjabat Sekda Jateng, Herru Setiadhie mengatakan permohonan maaf karena Gubernur tidak hadir karena ada tamu negara yang berkunjung ke kantor gubernur.
“Yang saya hormati, Bapak Gubernur Jawa Tengah yang belum bisa hadir dalam acara ini. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau yang mewakili, Kepala Balai Sertifikasi Elektronik BSSN, Jajaran Birokrasi Pemerintah Pusat dan Daerah, perwakilan PT. Taspen dan Gojek Indonesia, Direktur BUMN dan BUMD di Jawa Tengah,” ujarnya dalam sambutannya.
Herru mengatakan, acara ini bermaksud untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di semua instansi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Tengah.
“Terwujudnya pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat secara ter-integrasi semua layanan pada Instansi vertikal, BUMN, BUMD yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai rata-rata tingkat kematangan yang tinggi. Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota seJawa Tengah,” jelasnya.
Herru melanjutkan bahwa agenda ini adalah sebagai bentuk pakta integritas dari pemerintah provinsi untuk membangun layanan aduan terintegrasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, BUMD, Forkompinda, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Jawa Tengah.
“Jawa Tengah telah mendapat penghargaan terkait pengadaan pelayanan pengaduan publik terbaik oleh kementrian PANRB. Kami berupaya untuk terus melakukan penataan kelembagaan di lingkungan provinsi Jawa Tengah agar bisa lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik,” tandasnya.
“Kami berkomitmen melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi,” tambah Herru.
Di akhir, acara ini dimeriahkan oleh Kominfo Voice dan kelompok tari dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Jateng sebagai hiburan penutup. (Kom/Mushonifin/Aris)
