SIGIJATENG.ID, Semarang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah menilai prioritas penggunaan APBD 2018 belum menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan secara serius.
Sebab kawasan pedesaan belum sepenuhnya terbebas dari penduduk dengan kondisi miskin
“Terlebih, target penurunan angka kemiskinan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) belum dapat dipenuhi,” ujar anggota FPKB DPRD Jateng Siti Rosyidah, Minggu (16/6).
FPKB, kata dia, masih melihat berbagai program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan di tahun 2018, belum secara keseluruhan mencapai tujuan utama rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). “Yakni peningkatan kesejahteraan rakyat secara efektif,” katanya.
Meski demikian, FPKB memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian indikator mikro dan makro di setiap urusan pemerintahan daerah.
“Namun demikian, capaian indikator disetiap urusan tersebut ternyata harus terus didorong agar mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi secara signifikan,” tegasnya.
Selain menggunakan indikator garis kemiskinan, kata dia, FPKB juga menggunakan indikator lain untuk memahami kemiskinan. Antara lain indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin yang dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga, serta kondisi perumahan.
“Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin ini penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran,” sebutnya.
Karakteristik perumahan rumah tangga miskin digambarkan oleh persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dan persentase penggunaan jamban.
“Karena air bersih merupakan barang mewah bagi rumah tangga miskin khususnya yang tinggal di perkotaan,” terangnya.
Selama tahun 2015 hingga 2018, persentase rumah tangga miskin yang mendapatkan akses air bersih cenderung menurun meskipun pada tahun 2018 sedikit mengalami peningkatan yakni dari 66,49 persen di tahun 2017 menjadi 68,66 persen.
“Jika dilihat capaiannya, masih ada 31,34 persen rumah tangga miskin yang belum mendapatkan akses air bersih. Artinya penggunaan APBD 2018 belum secara maksimal berupaya mengejar target nasional penggunaan air bersih 100 persen di tahun 2018,” jelasnya.
Data BPS, lanjut dia, juga menunjukkan pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,357, turun 0,021 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018.
“Pada September 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah meliputi 18,65 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah,” bebernya.
Ketua FPKB DPRD Jateng M Hendri Wicaksono menambahkan, seharusnya kinerja APBD 2018 dapat berdampak kuat pada keberhasilan penanggulangan kemiskinan dan peningkatkan kualitas SDM.
“Namun dengan berbagai indikator yang kita kaji, belum sepenuhnya tercapai akibat beberapa hal,” imbuhnya.
Menurut Hendri, hal itu antara lain tiidak ada peningkatan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial yang telah terbukti memiliki korelasi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Selain itu adanya ketidakberimbangan besaran jumlah belanja untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.(Aris)
