Digedok, DPRD Kendal Setuju Hasil Evaluasi Raperda LPP APBD Tahun 2018

Wakil Bupati Kendal, Masrur Masykur menyerahkan LPP APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Kendal yang diterima langsung Wakil Ketua DPRD Muhammad Makmun.

SIGIJATENG.ID, Kendal – Setelah melalui proses pembahasan panjang masing-masing Komisi DPRD Kabupaten Kendal dalam menyikapi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban pelaksanaan APBD Kendal Tahun Anggaran 2018, akhirnya Badan Anggaran bisa menerima dan menyetujuinya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah kabupaten Kendal.

Hal tersebut terungkap dalam sidang Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan bersama Raperda Kabupaten Kendal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang digelar di aula gedung DPRD Kendal, Kamis (11/7/2019).

Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan bersama Raperda Kabupaten Kendal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang digelar di aula gedung DPRD Kendal, Kamis (11/7/2019)

Wakil Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun mengatakan berdasarkan hasil pembahasan masing-masing Komisi dan badan Anggaran DPRD Kabupaten Kendal, diperoleh beberapa catatan dan kesimpulan poin penting terhadap LPP APBD Kabupaten Kendal tahun 2018.

Tujuannya yakni untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah agar mampu meningkatkan kesejahteraan umum dan meningkatkan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik lagi. Dari sisi akuntabilitas publik, hal yang cukup menggembirakan pada LKPD Tahun 2018 yakni dengan dipertahankannya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit oleh BPK.

“Tentunya dengan opini WTP tersebut menunjukkan salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik telah terpenuhi. Secara administrasi pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah,” katanya.

Wabup Kendal Masyrur Masykur bersama Wakil Kaetua DPRD Kendal, Muhammada Makmun saling menandatangani hasil LPP APBD Tahun Anggaran 2018

Meski begitu, sudah menjadi tugas pemerintah daerah dan DPRD, lanjut dia, untuk bisa mempertahankan opini WTP melalui berbagai upaya melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem, mekanisme dan prosedur keuangan serta peningkatan kemampuan, ketrampilan dan moral personalianya.

Sementara itu, Bupati Kendal dr Mirna Annisa dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wabup Masrur Masykur mengatakan raihan opini WTP tersebut berkat koordinasi dan kerjasama yang terjalin dengan baik antara eksekutif dan legislatif dalam upaya menerapkan konsistensi dan kedisplinan pengeloaan keuangan aset daerah.

“Persetujuan ini merupakan bukti bahwa eksekutif dan legislatif sebagai bagian unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan mitra kerja yang memiliki peran sejajar dalam membangun daerah kabupaten Kenda da mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata,” katanya.

Disampaikan, jika Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 yang diajukan ke DPRD setelah dilakukan pembahasan dan tindak lanjut rekomendasi serta penyimpulan, tidak ada perubahan perangkaan.

Pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kendal serta rekan-rekan Forkopimda Kendal, seluruh kepala OPD, ASN dan seluruh lapisan masyarakat atas kerjasama dan dukungan kerja kerasnya sehingga alokasi anggaran yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik dan sukses. “Semoga kebersaaan dan kerjasama yang terjalin dengan baik ini, dapat kita bina dan tingkatkan lagi dimasa mendatang,” tandasnya. (Dye/ADV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here