SIGIJATENG.ID, Jakarta– Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus berusaha meningkatkan jumlah peserta BPJS di wilayahnya, baik kepesertaan BPJS formal dan sektor non-formal atau Bukan Penerima Upah (BPU). Dia mengaku sudah menemukan strategi untuk meningkatkan jumlah peserta BPJS, utamanya yang BPU.
“Ada strategi yang kami lakukan, diantaranya lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah perusahaan besar,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai paparan dalam tahap final nominasi penghargaan Anugerah Paritrana 2018 di Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika, Jakarta, Rabu (6/2/2019) malam.
Pada kesempatan itu, ada 9 tim juri yang menilai sekaligus mewawancarai Ganjar tentang pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Ganjar didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jateng Wika Bintang dan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng DIY, Muhammad Triyono.
Sebelumnya, Anugerah Paritrana sukses digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan secara perdana pada tahun 2017 lalu. Penghargaan bergengsi itu diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perusahaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah atas kepeduliannya terhadap perlindungan tenaga kerja.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun berhasil menyabet Juara I Anugerah Paritrana Tahun 2017 kategori pemerintah provinsi, mengungguli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta juga meraih Juara I Anugerah Paritrana Tahun 2017 kategori pemerintah kabupaten/kota.
Dalam presentasi lebih lanjut, Ganjar membeberkan bagaimana jumlah kepesertaan BPJS formal di Jawa Tengah tahun 2018 naik 24 persen dibandingkan tahun 2017, yaitu dari 1.380328 jiwa menjadi 1.714.468 jiwa. Sedangkan sektor non-formal atau Bukan Penerima Upah (BPU) naik 11 persen pqda tahun 2018, yaitu 1.323.655 jiwa pada tahun 2017 menjadi 1.465.847 jiwa.
“Pertambahan peserta Non Formal atau Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS ini yang sedang kami genjot. Di Jawa Tengah, peserta BPJS Non Formal dari kalangan nelayan, lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), Koperasi UMKM, dan perangkat desa. Ini sesuatu yang baru dan mungkin berbeda dibandingkan daerah lain,” ujar Ganjar Pranowo.
Strategi lain untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Tengah, lanjut Ganjar, adalah lewat Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah perusahaan besar, di antaranya Bank Jateng, Pertamina, dan lainnya. Saat ini dari dana CSR tersebut telah membantu 68.440 orang di Jawa Tengah ikut kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
“CSR dari perusahaan-perusahaan ini memberikan bantuan berupa membayarkan asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian bagi warga tidak mampu yang tergolong pekerja beresiko tinggi,” terang Ganjar.
Ganjar yang memberikan paparan sekitar 60 menit pun diberi apresiasi para tim juri. “Apa yang dilakukan di Jawa Tengah tentang BPJS Ketenagakerjaan sangat menarik, terutama untuk tenaga kerja non formal. Kami berharap Jawa Tengah sebagai provinsi yang memulai memikirkan tentang asuransi bagi para pelaku seni, misalnya pegiat seni di Sriwedari Solo,” ujar seorang juri, Rudi Prayitno.
Juri lainnya, Myra Hanartani, menyampaikan apresiasinya atas strategi Ganjar yang memanfaatkan CSR perusahaan-perusahaan besar untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang tidak mampu.
“Strategi seperti itu bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” kata Myra. (wahyu)
