SIGIJATENG.ID, Semarang – Musim kemarau yang melanda Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir sudah menyebabkan sejumlah daerah alami kekeringan. Padahal, puncak kemarau diprediksi baru akan terjadi Agustus hingga September.
Anggota Komisi D DPRD Jateng Ngainirrichard mengatakan musim kemarau pada tahun ini kususnya di Jawa Tengah sudah dirasakan banyak wilayah di Jawa tengah. Bahkan terdampak kekeringan sudah bertambah dibandingkan pada musim kemarau tahun lalu.
Hal itu dia sampaikan saat menjadi narasumber dalam acara Prime Topik Dialog bersama Parlemen Jateng dengan tema “Ayo Panen Air” yang disiarkan langsung Radio MNC Trijaya FM di Noormant Hotel Semarang Rabu (17/7/19).
“Data tahun 2018, jumlah yang terdampak kekeringan ada 112 kecamatan. Sedang tahun 2019 ini sudah 267 kecamatan. Artinya ini ada peningkatan jumlah kecamatan dan desa yang terdampak kekeringan sehingga ini harus ada upaya solusi jangka panjang, jangan hanya ngejar jangka pendek,” kata Ngainirrichard.
Selain Ngainirrichard, acara Prime Topik itu juga menghadirkan nara sumber Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Provinsi Jateng, Eko Yunanto dan Ketua Program Doktor Teknik Sipil dan Kepala Puslit Delta Center On Climate Change Unissula Semarang, Prof Dr Ir S Imam Wahyudi DEA.
Dijelaskan Ngainirrichard, terkait pemanfaatan Air hujan selama ini di Jawa Tengah masih ada problem yang harus di pecahkan bersama. Jika musim hujan pasti banjir, namun kalau musim kemarau datang banyak daerah yang mengalami kekeringan .
“Menurut saya, ini luar bisa. Padahal ini persoalan yang terjadi setiap tahunya. Ada apa ini? Menurut saya memang harus segera dicari solusinya dan harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Tidak hanya pemerintahan dari APBD nya saja, namun juga harus melibatkan pihak swasta dalam artian CSRnya untuk menfasidasi adanya tempat penampungan air hujan di masing-masing rumah terutama desa prioritas yang memang desa itu langganan kekeringan,” kata politisi PPP ini.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ricard menambahkan, bahwa saat ini pihaknya mendorong bagi pemangku kebijakan yang pertama adalah terkait pemanfaatan air hujan dan ada 10 wilayah sungai yang menjadi wewenang provinsi harus ada rekayasa teknologi untuk menarik air dari sungai ke desa-desa terdekat. “Intinya jangan semua air hujan dimasukan ke laut. Jadi jika di Jawa Tengah ini pas lagi musim panen air itu bagaimana menyimpan, mungkin dengan memperbanyak embung, dan memperbanyak waduk,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Provinsi Jateng, Eko Yunanto mengatakan untuk mengatasi kekeringan di daerah Jawa Tengah, pemerintah akan membangun 11 embung baru. Embung itu berfungsi sebagai cadangan air. “Pemerintah akan membangun embung di Wonogiri, Demak, Kendal, Tegal, Pati, dan Purbalingga,” ujarnya usai dialog interaktif.
Menurut Eko, jumlah keseluruhan embung yang sudah di bangun oleh pemerintah sebanyak 92 embung. Sebanyak 18 embung dibangun tahun 2018 dan 11 embung dibangun pada tahun 2019 ini.
“Keberadaan embung-embung tersebut nantinya akan berfungsi sebagai tadah air hujan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mencukupi kebutuhan air bersih,” kata Eko Yunanto
Eko mengungkapkan, untuk pembangunan satu buah embung dengan luas satu hektar dibutuhkan anggaran Rp2,5-Rp3 miliar. Namun hal itu masih kondisional, melihat kondisi embung yang akan dibangun tersebut.
“Secara kumulatif total yang dibangun Pemprov Jateng telah mencapai total 1.190 embung dengan berbagai kategori. Pembangunan embung tersebut dilakukan baik di bawah BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan lainnya,” ungkapnya. (aris/ ADV)
