Bupati Sragen Geram Cakades Pinjam Uang Buat Beli Suara

Bupati Yuni saat deklarasi pembentuk satgas. (santo)

SIGIJATENG.ID, Sragen-Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati geram dengan adanya calon kades yang meminjam uang dengan alasan untuk membeli suara jelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Hal itu diungkapkan orang nomor satu di Sragen ini dalam pengukuhan Satgas Antimoney Politik di Kawedanan Gemolong, Senin (9/9/2019).

Ulah tingkah para calon kades dan tim suksenya itu membuat Bupati Sragen yang sering di panggil dengan mbak Yuni ini  bakal gencar membrantas praktek politik uang jelang pilkades. Pasalnya, ada saja tingkah oknum cakades yang nekat mencoba memanfaatkan situasi dan tidak memahami perintah pemerintah Kabupaten.

“Sudah berkali-kali saya lakukan sosialisasi money politik, kok masih ada saja oknum calon kepala desa yang datang minta pangestu ke bupati.

Bahkan ada yang terang-terangan pinjam uang untuk beli suara. Jadi selama ini saya gembar-gembor nggak ada yang dengerin,” tandas Mbak Yuni saat melantik Satgas Antimoney Politik. Mbak Yuni juga menambahkan, sejak sistem pemilu diubah menjadi pilihan langsung, sedikit demi sedikit segala sesuatunya berubah menjadi
transaksional.

Pengalaman beberapa kali gelaran pemilihan langsung baik Pilpres, Pileg maupun Pilgub, tidak bisa lepas dari praktik jual beli suara.

“Ini yang ingin kita kikis. Kita semua berharap kepala desa terpilih adalah seorang pemimpin yang mengedepankan kejujuran, sehingga akan melayani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa perlu berfikir untuk mengembalikan utang,”tegas mbak Yuni.

Menurut Yuni, banyak calon kepala desa yang masih belum bisa membedakan politik uang dengan janji politik. Agar warga memilihnya, seorang calon kepala desa boleh saja menjanjikan pembangunan jalan, ataupun perbaikan infrastruktur.

“Itu namanya janji politik. Sah saja. Tapi kalau memberi sejumlah uang kepada warga di RT tertentu, kemudian kalau suaranya sedikit uangnya diminta lagi, itu money politik. Ini yang akan kita berantas,” tegasnya.

Sementara saat pembentukan Satgas Antimoney Politic beranggotakan
perwakilan desa, serta perwakilan masing-masing calon kepala desa.

“Penekanannya bentuk komitmen calon (kades) dan juga tim sukses, untuk bersama-sama menjaga supaya tidak ada praktik jual beli suara, serta menjamin kelangsungan pilkades yang aman dan kondusif,” terang Yuni.

Politik uang yang dimaksud, lanjut Yuni, adalah pemberian berwujud uang maupun barang untuk mempengaruhi pilihan warga. Jika nantinya ada temuan politik uang, sudah ada tahapan berjenjang dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten, untuk memproses aduan serta memberikan sanksi yang sesuai jika memang terbukti ada pelanggaran.

“Semua aduan harus kita proses. Jika memenuhi unsur pidana akan diproses  aparat penegak hukum. Jika memang pelanggarannya berat, tidak menutup kemungkinan setelah dilantik kemudian mandeg karena harus menjalani proses hukum,” tegasnya.

Terdapat 167 Desa di Sragen akan menggelar Pilkades serentak 26 September mendatang. (santo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here