Bikin Resah Warga, Inilah Beragam Komentar Warganet Soal PPDB 2019

Ilustrasi

SIGIJATENG.ID, Semarang – Sejak dibuka bulan lalu, PPDB 2019 ditengarai syarat akan polemik di kalangan masyarakat. Banyak yang tidak setuju dengan kebijakan Menteri Pendidikan nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB itu. Namun tidak sedikit pula yang mendukung atas diberlakukannya peraturan tersebut.

Berdasarkan berita portal sigijateng.id yang dibagaikan di grup facebook MIK SEMAR (Media Informasi Kota Semarang) pada Kamis (13/06/19) dengan judul “PPDB 2019 Bikin Resah, Ganjar Telepon Menteri Minta Sistem Zonasi Diubah” Beragam komentar warganet menghiasi media sosial.

Bahkan tidak sedikit dari mereka hingga berdebat atas kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut. Berikut kami tayangkan beberapa tanggapan dari netizen atas penyelenggaraan PPDB 2019:

Seperti pendapat yang dikatakan akun facebook bernama “Dhanur”, baginya langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sudah tepat sebagai representasi dari masyarakat. Ia berharap ada perubahan pada sistem yang diterapkan pada PPDB 2019 ini.

“Alhamdulillah, terima kasih pak gub Ganjar Pranowo sudah memfasilitasi dan mendengar keluhan kami. Semoga ada perubahan prosentase yang mana siswa berprestasi diberi hak yg sama besar dengan zonasi. Sistem zonasi ini dapat diterapkan dengan baik bilamana semua sekolah memang sudah dalam kondisi yang sama kualitas dan mutunya,” tulisnya.

Tidak ketinggalan Akun facebook “Arya Andika” mengungkapkan kegelisahan yang dialaminya. Pasalnya anaknya merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

“Saya mengalaminya sendiri sekarang. Anak udah berjuang untuk mendapatkan NEM tertinggi di sekolahnya, karena sistim zonasi malah susah dapet sekolahan negeri. NEM yang semula 27 malah dipotong 10 poin. Duh, pengenne marah-marah tapi sama siapa. Kasian anak saya tho yo,” keluhnya di kolom komentar facebook.

Permasalahan lain diungkapkan oleh akun “Sudadi SPd Sudadi” menurutnya kebijakan sistem zonasi hanya menguntungkan daerah yang mempunyai sekolah negeri, tidak mempertimbangkan daerah yang tidak mempunyai sekolah.

“Zonasi kebablasan. Sehingga hanya desa/kelurahan yang punya sekolah negeri yang diuntungkan, yang tidak punya sekolah negeri habis. Herannya lagi siswa berprestasi di abaikan. Ini cara seleksi masuk sekolah negeri model apa?,” tulisnya.

Namun, berbagai tanggapan positif juga disampaikan oleh warganet di kolom komentar facebook. Seperti akun milik Aamir Khaan, menurutnya memang perlu adanya pemerataan termasuk guru yang mengajar.

“Biar guru di sekolah yang konon favorit, merasakan mengajar murid-murid yang nilai akademiknya rendah. Tidak selalu di manjakan dengan siswa-siswa yang unggul akademiknya. Biar siswa yang nilai akademiknya rendah bisa merasakan sekolah “favorit”. Jika sekolah ” favorit” tersebut berhasil mencerdaskan siswa yg nilai akademiknya rendah, menjadi siswa yang luar biasa saat lulus nanti, berarti sekolah tersebut betul2 favorit. Respect yang tinggi untuk mereka. Tidak selalu di manjakan dengan siswa2 cerdas yg selalu mudah untuk menyerap materi,” tulisnya.

Hal yang serupa juga dikatakan “Potro Saputro” meskipun dirinya setuju dengan kebijakan PPDB 2019 ini, namun dirinya menawarkan masukan untuk penyelenggaraan PPDB agar lebih maksimal.

“Urun rembug PPDB, Sistem sekarang yg sedang dibangun merupakan kemajuan yg baik. Wajib belajar 12 tahun merupakan program yg bagus untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Sistem rayonisasi bagian menuju wajib belajar 12 tahun. Yang harus dibenahi menurutku: Jumlah sekolahan di setiap tingkat harus mencukupi untuk semua jumlah siswa yg menempuh wajib belajar di suatu rayon, baik sekolahan swasta atau negeri. Harus didata ulang. Sekolah disemua tingkatan harus berkualitas sama (tdk ada sekolah favorit), dengan menyamakan fasilitas sekolah dan rooling pengajar,” imbaunya. (Taufiq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here