SIGIJATENG.ID, Semarang – PPDB SMAN tahun 2019 memunculkan banyak keluhan dan juga emosi. Keluhan tidak hanya menghiasi dinding media sosial saja, seperti facebook, twitter dan instagram, namun juga disampaikan secera resmi ke DPRD Jateng.
Menindaklanjuti keluhan itu, anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto melakukan pantauan hari kedua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA di SMA 5 Semarang di Jalan Pemuda Semarang. Saat pantuan, pada Selasa (2/7/2019) Yudi juga menerima banyak aduan dari orang tua yang mendaftarkan anaknya.
Salah satu orang tua, Mariana, yang mendaftarkan anaknya. Dia mengaku kecewa karena anaknya terlempar tidak diterima di SMA Negeri 5 karena selisih jarak 0,3 kilometer.
“Anak saya sudah tidak lolos. Zonasi yang diterima disini paling jauh 3,1 km, rumah saya 3,4. Ini nyoba SMA 14 pakai jalur prestasi, semoga masih bisa masuk,” katanya.
Yudi Indras Wiendarto mengatakan sistem PPDBN 2019 ini memang baru dan kali pertama dijalankan. Adanya zonasi membuat pendaftar banyak yang kaget dan protes. Karena mereka bisa saja ditolak, padahal jaraknya juga tidak terlalu jauh.
“Masih banyak hal belum jelas. Masyarakat belum menerima infomasi sistem penerimaan zonasi ini dengan gamblang. Harus ada persiapan dan sosialisasi dulu,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Yudi mengritisi beberapa hal, diantaranya soal pengambilan token yang hanya sebagai akses masuk. Lantaran banyak yang mengambil token di SMA A namun mendaftar di SMA B. Hal itu dinilai juga menyulitkan sekolah.
Kemudian perihal skor prestasi ada yang kurang fair. Ia mencontohkan, pada cabang prestasi drum band, paduan suara, cheerleader. Pembawa bendera skornya bisa sama dengan yang memainkan alat musik. ‘’Ini perlu evaluasi meski memang sudah ditingkat nasional kejuaraannya,” ucapnya.
Yudi mengaku, akan berkoordinasi dengan anggota komisi E DPRD Jawa Tengah lainya guna menindaklanjuti banyaknya keluhan perihal sistem PPDB ini.
“Kita ingin sistem pendidikan lebih baik. Namun janganlah anak-anak ini sebagai bahan percobaan. Tahun lalu kita baru bicara SKTM, sekarang ini zonasi masih menjadi masalah,” katanya. (aris)
