Bangun Etos Kerja Dewan, Bambang Kribo; “Saya Ingin Anggota DPRD Disiplin”

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto bersama Dosen Fakultas Hukum UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta Dr Oce Madril dan Dosen Fisip Undip (Universitas Diponegoro) Semarang Wijayanto PhD saat menjadi pembicara dalam acara Dialog Prime Topik DPRD Provinsi Jateng bertajuk Membangun Etos Kerja Legislatif, di Hotel Gets, Semarang, Senin (4/11/2019). (foto aris syarif/sigijateng.id)

SIGIJATENG.ID, Semarang -Lembaga legislatif dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dan sekaligus memperbaiki citranya. DPRD harus terus membangun etos kerja dengan baik.Menurut Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto, membangun etos kerja yang baik adalah dengan patuh tata tertib.

Hal tersebut disampaikan Bambang Kusriyanto saat menjadi pembicara dalam acara Dialog Prime Topik DPRD Provinsi Jateng bertajuk Membangun Etos Kerja Legislatif, di Hotel Gets, Semarang, Senin (4/11/2019).
Hadir dua pembicara  lainnya yakni Dosen Fakultas Hukum UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta Dr Oce Madril dan Dosen Fisip Undip (Universitas Diponegoro) Semarang Wijayanto PhD.

”Hal (patuh tata tertib) ini saya tekankan untuk kalangan dewan (DPRD Jateng). Misalnya, dengan kedisiplinan para anggota dewan dalam kehadiran rapat paripurna. Saat ini dari 120 anggota dewan, kehadiran mereka sudah mencapai maksimal, yakni mencapai 100-102 orang,” kata Bambang Kusriyanto.
Menurut pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini, untuk menuju parlemen modern butuh pembenahan etos kerja melalui tata tertib. Apalagi jumlah anggota DPRD Jateng saat ini bertambah menjadi 120 orang, semakin bertambah wakil rakyat maka tata tertibnya pun harus dirubah.

”Termasuk tertib dalam pembahasan-pembahasan regulasi. Harus sesuai tahapan, jangan sampai molor. Misalnya saat ini kita sudah bahas RAPBD 2020. Diharapkan pada 12 Novemver 2019 harus sudah digedok,” jelasnya.


Politisi PDI Perjuangan ini menandaskan,  etos kerja DPRD Jateng  bisa terlaksana apabila semau eleman masyarakat juga sama-sama ikut mengawasi kinerja dewan. Kontrol masyarakat akan bisa menjadikan dewan lebih mawasdiri dan bertanggung jawab.

“Saya ingin amggota DPRD disiplin, tidak melebihi kewenangannya, kewajiban dan haknya dilaksanakan. Yang penting juga buktinya, dengan betul-betul menjalankan fungsinya. Kalau dilaksanakan sesuai tatarannya, maka jadi parlemen modern,” tegasnya.

Bambang Kribo menambahkan, pihaknya memang tidak ingin pembahasan dan pengesahan RAPBD 2020 molor. Tanggal 12 November harus sudah digedok. Sebab jika sampai molor, semua  anggota DPRD Jateng terancam tidak menerima gaji selama 6 bulan.

“Tanggal 12 November (RAPBD 2020) harus sudah digedok. Kalau menurut peraturan Kemendagri, tanggal 30 November semuanya sudah harus selesai. Jadi siapapun (dewan) yang membuat terlambat, dijamin tidak terima gaji selama 6 bulan. Karena disini pemangku kepentingan ikut mengawasi, jadi kalau kewajibannya tidak dilaksanakan, haknya tidak diberikan,” bebernya.

Menyingung soal postur RAPBD 2020,  Bambang mengatakan,  APBD Jateng untuk tahun 2020 nilainya sebesar Rp 28,129 triliun dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sekira Rp27 triliun. Adapun postur RAPBD 2020 yakni untuk belanja publik sebesar 60 persen dan belanja pegawai 40 persen.

“Kalau dari sisi belanja pegawai jelas yang paling besar dari pos pendidikan. Saat ini sudah masuk pembahasan di komisi-komisi, namun ini masih bisa dikritisi. Kalaupun ada penambahan dari komisi, itu nanti kita lihat besok Rabu (6/11/2019),” katanya.

Sementara itu, Dosen Undip Semarang Wijayanto mengatakan, DPRD punya dua kaki. Dimana fungsi DPRD dalam UU Perda yang baru adalah mitra pemerintah, sehingga setengah hatinya masih birokrat, sementara kaki satunya adalah mengakomodasi masyarakat.

”Saya berharap, DPRD harus bisa mengakomodir rakyat dan juga harus punya kemampuan teknis birokratis,” katanya.

Sementara Dosen UGM Oce Madril mengatakan, membangun parlemen modern yang terpenting adalah bagaimana menghadirkan DPRD yang bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Dimana bagaimana anggota DPRD yang zero persoalan atau masalah di lima tahun ke depan. (ADV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here