Anggaran Pilkades Minim Dikeluhkan Panitia, Tidak Boleh Minta Calon

Sejumla Kades di Sragen saat bertemu Bupati Yuni. (Foto Santo/sigijateng.id)

SRAGEN– Anggaran yang dinilai minim dikeluhkan sejumlah panitia
pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Sragen. Pasalnya, masing-masing desa yang ditksir menelan anggaran Rp 100 juta, hanya dipatok Rp 70 juta. Sedangkan Pemkab Sragen memberikan bantuan setiap desa Rp 10 juta, dari 167 desa yang ikuti Pilkades serentak.

Sekda Sragen Tatag Prabawanto mengatakan, dalam pilkades serentak di
Sragen Pemkab memberikan bantuan Rp 10 juta/desa. sedangkan dari pihak desa menganggarkan Rp 60 juta, sehingga total anggaran Rp 70 juta.
“Penggunaan anggaran dalam evaluasi RAB tidak hanya meninjau kebutuhan biaya. Namun juga mengoreksi penggunaan anggaran yang dinilai tidak efektif dan pemborosan. Menurutnya agar bisa mencukupi Rp 60 juta dari ADD, maka dilakukan penggeseran pos anggaran Penghasilan Tetap (Siltap) kades,” jelas Sekda Tatag, kepada wartawan.

Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Sragen Suharto
menyampaikan pemkab sudah mengevaluasi soal anggaran. Sebelumnya dari Alokasi Dana Desa (ADD) di ploting sebesar Rp 30 juta ditambah bantuan pemkab Rp 10 juta.

Namun setelah dievaluasi melihat Rencana Anggaran Belanja (RAB) masing-masing desa rata-rata biaya habis lebih dari Rp 100 juta. Kemudian setelah dipertimbangkan, Pemkab Sragen mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) dengan mengijinkan penggunaan ADD sampai Rp 60 juta ditambah bantuan pemkab Rp 10 juta. ”Batasan dirubah maksimum dari ADD itu Rp 60 juta, perbup sudah di tandatangani dan dilakukan sosialisasi,” ujarnya.

Dikatakan Suharto, dalam Pilkades serentak ini memang dilarang meminta
bantuan pihak ketiga, termasuk meminta iuran dari para calon kades.
Sehingga dalam efesiensi anggaran  meninjau kebutuhan biaya.

“Pihak desa harus mengoreksi penggunaan anggaran yang dinilai tidak
efektif dan pemborosan. Sehinga anggaran Rp 70 juta bisa mencukupi.
Selain itu, bila memang terjadi kekurangan, dilakukan penggeseran pos
anggaran Penghasilan Tetap (Siltap) kades untuk menambah biaya pilkades,” papar Suharto. Menurutnya, evaluasi penambahan anggaran Pilkades ini memang etelah banyak menerima masukan dari panitia desa. Pihaknya menjelaskan jika masih kurang, anggaran desa masih bisa diambil dari Pendapatan Asli Desa (PAD) masing-masing.

”Jika masih kurang, langkah terakhir. Bisa kesepakatan calon kepala desa, dari pendapatan Kades terpilih nantinya. Kades terpilih wajib menutup kekurangan biaya. Tapi berdasarkan kesepakatan,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Sragen Hiladawati Aziroh menyampaikan RAB pelaksanaan tiap desa bervariasi. Rata-rata Rp 100 juta. Tertinggi Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo Rp 148 juta. sedangkan paling rendah yakni Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe Rp 47 juta. (santo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here